Di tengah pusaran politik global yang kian kompleks, isu jender tak lagi berkutat pada peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, jender bertransformasi jadi alat politik yang ampuh, bahkan jadi ideologi yang berkelindan erat dengan menguatnya nasionalisme ekstrem dan otoritarianisme baru di berbagai belahan dunia.
Bahkan belakangan ini, panggung politik dunia terasa semakin "keras" dan didominasi oleh figur-figur yang ingin tampil kuat. Hal ini ditandai dengan menguatnya aktor-aktor politik formal yang membawa agenda maskulinisasi negara.
Jender bukan lagi sekadar isu kesetaraan, tetapi telah menjadi medan pertarungan ideologi yang serius. Bagaimana aktor-aktor politik formal yang menguasai sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik kini menggunakan jender sebagai instrumen untuk membangun hegemonisasi.
Fenomena tersebut diangkat Farid Muttaqin, kandidat doktor Antropologi dari Binghamton University, New York, Amerika Serikat, dalam diskusi “Nasionalisme, Gerakan Anti-Gender, dan Antropologi Feminis di tengah Kontestasi Politik Kontemporer” melalui “Podcast with LETSS Talk” episode ke-37 pada Rabu (1/4/2026) malam, waktu Indonesia.
Farid yang saat ini tengah menyelesaikan disertasinya tentang nasionalisme berbasis jender dan mobilisasi anti-jender menyampaikan perspektif antropologi politik tentang jender yang berkelindan erat dengan menguatnya otoritarianisme baru.
Dalam diskusi daring bersama Diah Irawaty, pendiri dan Koordinator LETSS Talk sekaligus postdoctoral researcher Universitas Indonesia dan University of Manchester, Farid membahas soal maskulinisasi negara dan ideologi jender.
Farid berpandangan maskulinitas bukan berarti harus berbadan kekar atau bertato, namun dalam bentuk maskulinitas politik, yakni soal cara berpikir dan bertindak. Ia mencontohkan bagaimana politisi yang menolak gaya kepemimpinan ”keras” kerap dilabeli dengan feminin atau "cengeng".
Hal yang membuat situasi makin rumit yakni isu jender kini kerap dipakai sebagai "senjata" untuk menyerang pihak lain. Diah menyebut fenomena ini sebagai paradoks jender. ”Gender itu paradoks, digunakan untuk menyerang dan menjatuhkan lawan dengan mengatakan mereka barbar, maskulin, patriarkal, dan opresif terhadap perempuan," tegas Diah.
Contoh paling nyata adalah ketika negara-negara Barat menggunakan narasi ”menyelamatkan perempuan” untuk melegitimasi intervensi politik atau militer di negara-negara berkembang.
Seolah-olah mereka adalah pahlawan yang datang membebaskan perempuan dari kungkungan budaya lokal yang dianggap patriarki. Padahal, di balik itu semua, ada agenda geopolitik yang sedang dimainkan.
Lalu, dari mana sebenarnya akar gerakan anti-jender ini berasal? Menurut Farid, semuanya bermula dari ketakutan terhadap otonomi individu. Ketika seseorang menyadari bahwa ia punya hak penuh untuk menentukan identitas jendernya, kelompok konservatif merasa terancam.
"Sejak awal keluarga menjadi alat paling solid untuk menentukan siapa kita secara jender. Kita dibentuk, bukan cuma diberi peran-peran jender sesuai dengan biologi kita, tapi kita disebut bahwa kalau secara biologis kita adalah male maka kamu harus jadi laki-laki secara fix," jelas Farid.
Namun, ketika konsep jender yang lebih cair (fluid) mulai dikenal, tatanan tradisional tersebut goyah. Negara dan kelompok konservatif merasa kehilangan kontrol atas warganya. Hal ini lalu memicu reaksi keras, bahkan ekstrem, untuk mengembalikan tatanan ke bentuk asal yang kaku.
Bagaimana menghadapi situasi politik yang kian "macho" ? Bagi Farid dan Diah, jawabannya ada pada produksi pengetahuan, khususnya melalui kacamata antropologi feminis.
Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan teori-teori besar dari Barat. Sudah saatnya pengalaman sehari-hari masyarakat Indonesia terutama mereka yang terpinggirkan diangkat menjadi dasar pengetahuan.
” Tradisi berpengetahuan seperti apa yang perlu dibangun, adalah tradisi yang terkoneksi dengan pengalaman langsung, pengalaman opresi, pengalaman pergulatan, dan negosiasi," tegas Farid.
Sejak awal keluarga menjadi alat paling solid untuk menentukan siapa kita secara jender. Kita dibentuk, bukan cuma diberi peran-peran jender sesuai biologi kita, tapi kita disebut kalau secara biologis kita adalah male maka kamu harus jadi laki-laki secara fix.
Karena itu dekolonisasi pengetahuan dinilai penting. Banyak feminis Barat, meski secara teoritis mendukung keberagaman, masih meremehkan kemampuan intelektual feminis non-Barat untuk mengabstraksi, berteori, dan menciptakan teori baru.
Karena itu ia mengajak gerakan feminis di Indonesia untuk lebih percaya diri dalam memproduksi teori sendiri, bukan sekadar menjadi pelaksana program. "Kita perlu percaya bahwa kita punya kemampuan berpengetahuan secara kritis dan reflektif, bukan sekadar laporan kegiatan, tapi produksi pengetahuan di dalamnya," ujar Farid.
Diah menambahkan bahwa pengalaman individu yang terpinggirkan dan terdiskriminasi harus menjadi pusat dalam produksi pengetahuan feminis.
Perbincangan soal feminis selama ini jadi topik dalam Kartini Conference on Indonesian Feminism atau KCIF yang digelar beberapa tahun terakhir ini. Pada KCIF 2023, Sylvia Tiwon, Guru Besar dari Departemen Studi Asia Selatan dan Tenggara, Universitas California Berkeley, Amerika Serikat, hadir membahas tentang feminisme di Indonesia.
Sylvia, melalui materinya berjudul ”Dari Sejarah Perempuan dan Gender Nusantara ke Feminisme Indonesia yang Plural dan Inklusif”, menggambarkan feminisme di Indonesia dengan metafora angkot (angkutan kota) yang memiliki trayek, penumpang, dan muatan dengan segala aturan, tetapi berada dalam posisi kepentingan pribadi.
Feminisme Indonesia berada pada persimpangan kepentingan berbagai tingkatan pemerintahan dari kota hingga negara dan kepentingan publik. ”Kita tahu awal gerakan feminisme modern di Indonesia terjadi pembedaan agak ketat antara biologi dan jender. Kita tahu pembagian itu sarat negosiasi politik,” ujar Sylvia.
Pembagian antara biologi dan jender sarat negosiasi politik karena tingginya resistensi terhadap ”feminisme” di kalangan masyarakat Indonesia. Feminisme umumnya dianggap sebagai ”impor” dari asing.
Karena itu Sylvia menggugah para aktivis feminisme di Indonesia agar membongkar sekat antara perempuan sebagai makhluk sosial dengan tubuhnya sendiri dan dengan tubuh-tubuh lain. Sebab, ada perbedaan ketat dalam melihat biologi di satu pihak dan jender di lain pihak.
Hal ini sejalan dengan harapan Farid dan Diah, agar para aktivis feminisme Indonesia, setidaknya memproduksi pengetahuan yang kritis dan berakar pada pengalaman lokal adalah cara terbaik untuk merawat kewarasan dan memperjuangkan keadilan.
Indonesia memiliki sejarah feminisme yang panjang dan kaya, mulai dari Kartini hingga gerakan perempuan kontemporer. Maka, para aktivis feminisme mesti terus memproduksi pengetahuan feminis yang kritis, mendokumentasikan pengalaman perlawanan dari akar rumput, serta menyuarakan keadilan jender bukan ancaman, melainkan kebutuhan.
