Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan santunan ahli waris, korban luka, dan jaminan hidup bagi korban bencana di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Agam, Jumat (4/3/2026). Hari libur nasional tak menjadi penghalang untuk tetap menyalurkan bantuan lanjutan dengan total Rp54.572.100.000 tersebut.
“(Meski) di hari libur, kita bisa bertemu secara hybrid dalam rangka memberikan bantuan kebencanaan dari pemerintah kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang terdampak bencana pada beberapa bulan lalu,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memimpin penyaluran bantuan secara daring dari Kantor Kemensos di Jakarta.
Hadir dalam rapat ini secara hybrid Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Bireuen Mukhlis, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Sekretaris Daerah Pidie Jaya Munawar, Direktur Perlindungan Sosial Bencana Alam Kemensos Masryani Mansyur, serta jajaran pejabat pemerintah daerah Agam, Bireuen, dan Pidie. Selain itu, hadir pula ratusan penerima bantuan sosial dan ahli waris korban bencana.
Dalam kesempatan ini, Kemensos menyalurkan bantuan di Kabupaten Agam senilai Rp11.708.250.000 dengan rincian jaminan hidup Rp11.063.250.000 bagi 8.195 penerima manfaat (PM), santunan ahli waris tahap II Rp120.000.000 untuk 8 PM, serta santunan korban luka Rp525.000.000 untuk 105 PM.
Sementara di Pidie Jaya, bantuan sebesar Rp20.758.950.000 diberikan kepada 15.377 PM. Adapun penyaluran di Bireuen mencapai Rp22.104.900.000 untuk jaminan hidup bagi 16.374 PM.
“Nilai semuanya total Rp54.572.100.000. Nanti akan kita salurkan juga pada tahap berikutnya untuk isi rumah dan juga untuk stimulan ekonomi,” kata Gus Ipul.
Bantuan pascakebencanaan Kemensos pada fase kedaruratan mencakup santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta, bantuan bagi korban luka berat sebesar Rp5 juta, bantuan isi rumah Rp3 juta per keluarga, serta stimulan ekonomi Rp5 juta per keluarga. Selain itu, diberikan pula jaminan hidup (jadup) Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Penyaluran bantuan dilakukan bertahap kepada daerah yang datanya telah terverifikasi.
Data penerima bantuan bersumber dari BNPB yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah, ditetapkan oleh bupati/wali kota, serta dikuatkan oleh Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri. Data tersebut selanjutnya diproses oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), dipadankan dengan data Dukcapil, dan divalidasi oleh BPS. Setelah seluruh tahapan dilalui, data ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR. Data yang telah disahkan inilah yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
“Data terbaru hampir 90 ribu sudah terverifikasi, ditandatangani Pak Mendagri 75 ribu. Mungkin minggu depan akan ditandatangani lagi. Insya Allah hampir mencapai sekitar 90–100 ribu. Dengan begitu, kami bisa menyalurkan secara bertahap,” jelas Gus Ipul.
Penyaluran bantuan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dengan tiga model penyaluran, yakni diambil langsung di kantor pos, disalurkan melalui komunitas baik di kantor kelurahan, kecamatan, maupun titik yang disepakati. Selain itu, bantuan juga disalurkan secara door-to-door bagi lansia dan penyandang disabilitas.
“Yang saya tahu PT Pos tetap melaksanakan tugas meskipun di hari libur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada PT Pos. Meskipun libur, selama datanya sudah ada dan angkanya siap, mereka bisa membuka kantornya untuk menyalurkan kepada para penerima manfaat,” kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan ini, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kepada Bapak Menteri Sosial yang sudah memberikan bantuan, baik jadup maupun bantuan stimulan yang sebelumnya telah kami terima, kurang lebih sebesar Rp241,6 miliar. Alhamdulillah, atas bantuan ini kami sangat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
