Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai Satuan Tugas (Satgas) DeBottlenecking menjadi katalis dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif.
Ketua Umum HKI Akhmad Maruf Maulana mengatakan, kehadiran Satgas itu mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.
Menurutnya, Satgas DeBottlenecking menjadi terobosan penting dalam mempercepat realisasi investasi nasional, khususnya dalam menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi para pelaku usaha, mulai dari keterlambatan administratif hingga praktik-praktik yang merugikan investor.
Akhmad pun menekankan pentingnya menjaga integritas dalam implementasi kebijakan investasi. Dia mengatakan, seluruh pihak perlu memastikan tidak ada praktik-praktik yang menghambat proses investasi, termasuk penyalahgunaan nama pemerintah atau presiden.
"Terdapat berbagai hal dalam proses investasi yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan bersama, guna menjaga persepsi dan kepercayaan investor. Hal tersebut diharapkan dapat terus dibenahi melalui upaya bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Akhmad melalui keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dia menuturkan, pemerintah perlu memanfaatkan kondisi konflik Timur Tengah secara strategis sebagai peluang untuk menarik relokasi industri global sekaligus momentum untuk berbenah diri secara menyeluruh.
HKI, kata dia, menekankan bahwa dalam situasi global seperti saat ini, banyak perusahaan internasional tengah melakukan diversifikasi rantai pasok (supply chain diversification). Menurut Akhmad, Indonesia harus mampu menangkap peluang tersebut dengan memastikan kesiapan kawasan industri yang kompetitif, didukung oleh infrastruktur yang memadai, kepastian regulasi, serta proses perizinan yang cepat dan efisien.
Selain itu, momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi struktural, khususnya dalam mengatasi berbagai hambatan investasi di tingkat daerah. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala seperti perizinan yang berbelit dan tidak sinkron antar instansi, keterlambatan pelayanan administratif, ketidakpastian tata ruang, hingga munculnya praktik-praktik yang merugikan investor.
Akhmad menilai bahwa permasalahan-permasalahan tersebut cenderung berulang dari tahun ke tahun, sehingga perlu diselesaikan secara sistematis dan konsisten.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Indonesia harus mengubah cara pandang dalam menghadapi ketidakpastian global, harus lebih proaktif dan agile. Menurutnya, di tengah berbagai hambatan, selalu ada peluang.
"Kondisi geopolitik saat ini harus kita jadikan momentum untuk berbenah diri sekaligus mempercepat langkah dalam menarik investasi global. Kuncinya adalah kecepatan eksekusi, kepastian regulasi, dan keberanian membereskan hambatan di lapangan, khususnya di daerah. Jika ini dapat dilakukan secara konsisten, Indonesia berpotensi besar menjadi tujuan utama relokasi industri dunia," tuturnya.
HKI juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, serta memastikan kawasan industri di Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga
- Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Pangkas Hambatan Usaha, Investasi Melaju?
- PMI Manufaktur Diproyeksi Tetap Ekspansif, Daya Beli Jadi Penopang
- Rebana Didorong Jadi Kawasan Industri, Kuningan Pilih Jalur Hijau
