Komisi VI DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat.
IDXChannel - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat. Permintaan dilayangkan sekaligus merespons lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen.
Menurutnya, kenaikan harga avtur berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi secara serius, dia memperkirakan kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Rivqy menuturkan, kenaikan harga avtur di tengah eskalasi global memang menjadi tantangan yang sulit dihindari. Namun, dampaknya terhadap harga tiket pesawat tetap bisa dikelola.
“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” kata dia.
Dia mengungkapkan, krisis avtur telah melanda sejumlah negara, salah satunya Vietnam, yang bahkan harus memangkas jadwal penerbangan secara ekstrem akibat keterbatasan pasokan dan lonjakan harga. Menurutnya, kondisi serupa tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” kata dia.
Dia lantas menegaskan, sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.
Kondisi ini, kata dia, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan terhadap avtur impor dan efisiensi operasional maskapai.
“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” ujar dia.
Maka dari itu, Rivqy mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan lonjakan tarif tiket dalam jangka pendek.
Dia juga mendorong peningkatan kapasitas produksi avtur dalam negeri serta efisiensi distribusinya untuk menekan biaya logistik. Selain itu, Rivqy menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara perusahaan penerbangan pelat merah dan maskapai swasta di Indonesia guna menjaga stabilitas industri di tengah tekanan global.
“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” katanya.
(Dhera Arizona)
