JAKARTA, KOMPAS – Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi di sektor transportasi berbasis listrik.
Meski begitu, implementasi konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke motor listrik menghadapi banyak tantangan. Akselerasi implementasi kebijakan, insentif dan infrastruktur pendukung dinilai akan mendorong warga semakin melirik kendaraan listrik.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengatakan, konflik di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada distribusi dan harga minyak global. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan kepada banyak negara termasuk di Indonesia.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melihat kembali urgensi kendaraan listrik sebagai salah satu cara menekan pengunaan BBM dalam kondisi geopolitik yang hingga saat ini tak kunjung mereda.
Belum lama, pemerintah menargetkan program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik dapat menyentuh angka 120 juta unit pada tiga hingga empat tahun ke depan. Target ini sebagai salah satu langkah percepatan elektrifikasi kendaraan sekaligus menekan konsumsi BBM bersubsidi.
“Kebijakan ini masih dalam tataran policy. Aturannya seperti apa perlu diperjelas. Lalu, implementasinya. Kami asosiasi siap dan mendukung kebijakan ini,” kata Budi, saat dihubungi Sabtu (4/4/2026).
Kebijakan percepatan kendaraan listrik sebenarnya telah dirintis melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi jalan. Salah satu tujuan Perpres tersebut yaitu mengurangi beban subsidi BBM.
Upaya itu diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah menggunakan kendaraan listrik.
Pemerintah, lanjut Budi, juga sempat memberikan subsidi pembelian motor listrik pada 2023–2024, meski implementasinya belum optimal karena dinamika regulasi. Meski demikian, penjualan tetap menunjukkan perkembangan dengan capaian sekitar 77.000 kendaraan pada 2024.
Data AISMOLI menunjukan, capaian pada 2024 itu cukup signifikan dibandingkan pada 2023 yang penjualannya menyentuh sekitar 61.000 kendaraan. Sayangnya, pada penjualan pada 2025 turun menjadi 60.000 kendaraan.
Pelaku industri, kata Budi, telah berkoordinasi dengan tim teknis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan skema implementasi.
“Kami sudah memberikan masukan terkait skema dan konsep agar sejalan dengan kesiapan industri. Dari sisi produksi, kami siap menjadi mitra pemerintah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” kata Budi.
Percepatan program ini dapat menjadi momentum emas untuk mengembangkan industri motor listrik dari hulu hingga hilir, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Namun, kepastian kebijakan dan regulalasi dinilai krusial, terutama bagi pelaku usaha yang mulai menghadapi tekanan pasar.
“Beberapa produsen bahkan sudah mulai putus asa jika tidak ada dukungan pemerintah. Karena itu, kepastian kebijakan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dari sisi kapasitas, Budi menyebut industri dalam negeri memiliki kemampuan produksi hingga satu juta unit motor listrik per tahun. Saat ini, AISMOLI memiliki 35 anggota produsen yang siap meningkatkan produksi seiring pertumbuhan permintaan.
Meski begitu, tanpa dukungan subsidi, produksi motor listrik pada 2026 diperkirakan hanya tumbuh terbatas, dari sekitar 61.000 unit pada 2025 menjadi sekitar 70.000 unit.
Namun, jika subsidi bagi industri dan insentif kepada masyarakat dengan jangka waktu lebih panjang setidaknya hingga 2029, produksi berpotensi meningkat hingga 30 persen atau mencapai sekitar 90.000 unit per tahun.
Selain insentif fiskal seperti pajak nol persen, Budi juga mendorong penerapan disinsentif bagi kendaraan berbasis mesin pembakaran internal (ICE) untuk mempercepat peralihan.
Di sisi lain, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penentu adopsi masyarakat menggunakan kendaraan motor listrik. Ketersediaan stasiun pengisian baterai yang luas dan mudah diakses dinilai penting untuk mendukung penggunaan motor listrik dalam aktivitas sehari-hari.
“Penggunaan motor bukan hanya dari rumah ke kantor, tetapi juga untuk berbagai aktivitas lain. Karena itu, infrastruktur pengisian harus tersedia luas dan mudah diakses,” kata Budi.
Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, target konversi motor listrik masif tidak realistis secara teknis karena keterbatasan ekosistem. Hingga akhir 2025, hanya tersedia 39 bengkel tersertifikasi, jauh dari kebutuhan minimal 16.000 bengkel untuk mencapai target.
IESR pun mendesak pemerintah mengevaluasi kegagalan target tahun sebelumnya dan beralih ke skema cash for clunkers atau memberikan subsidi agar masyarakat menukarkan kendaraan konvensionalnya ke kendaraan listrik. Selain itu pemerintah juga diminta fokus pada segmen dengan intensitas perjalanan tinggi yang memiliki dampak penghematan BBM paling nyata.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, hingga akhir 2025, jumlah bengkel konversi tersertifikasi baru mencapai 39 unit. Angka tersebut jauh di bawah kebutuhan minimal 16.000 bengkel untuk mendukung target konversi secara masif.
“Dengan kondisi ekosistem saat ini, target konversi dalam skala besar tidak realistis secara teknis,” ujar Tumiwa, dalam keterangan tertulisnya.
IESR menilai, rencana konversi hingga 120 juta unit sepeda motor dalam waktu singkat tidak layak secara teknis maupun ekonomis. Program tersebut juga dinilai berisiko menimbulkan beban fiskal baru serta memiliki peluang kegagalan yang tinggi, sehingga tidak efektif dalam menekan ketergantungan terhadap BBM.
Program konversi sejatinya bukan hal baru. Pada 2022, Kementerian (ESDM) mencanangkan konversi 120 juta sebagai program untuk mencapai target net-zero emission dan penghematan subsidi BBM yang mengalami kenaikan karena kenaikan harga minyak akibat serangan Russia ke Ukraina.
Saat itu, Kementerian ESDM menargetkan konversi 50.000 unit pada 2023 dan 150.000 unit pada 2024 dengan dukungan subsidi Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per unit. Namun realisasinya jauh dari target, dengan capaian sekitar 1.000 unit pada 2023 dan target revisi 2024 mencapai 50.000 unit juga tidak terpenuhi.
Menurut Fabby, kegagalan tersebut seharusnya menjadi dasar evaluasi menyeluruh, terutama dalam memperkuat ekosistem konversi. Hal ini mencakup ketersediaan bengkel tersertifikasi, proses sertifikasi kendaraan yang cepat dan terjangkau, serta kesiapan rantai pasok komponen seperti baterai dan battery management system (BMS) yang handal dan terjangkau.
“Salah satu faktor penentu keberhasilan program konversi adalah ketersediaan bengkel konversi yang tersertifikasi. Tanpa ini konversi tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan regulasi dan mendapatkan izin laik jalan,” kata Tumiwa.
Secara perhitungan, untuk mencapai konversi 120 juta unit dalam lima tahun, diperlukan rata-rata 24 juta unit per tahun. Dengan kapasitas satu bengkel berkisar 900 hingga 1.500 unit per tahun, Indonesia membutuhkan sekitar 16.000 hingga 27.000 bengkel tersertifikasi yang tersebar di berbagai daerah.
Ketersediaan bengkel konversi saat ini tidak memadai, baik dari sisi jumlah dan distribusi lokasinya. Hingga akhir 2025, hanya ada 39 bengkel konversi yang tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan.Sebagian besar lokasi bengkel itu berada di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali. Seluruh bengkel itu telah mengkonversi sekitar 42.000 kendaraan hingga akhir 2024.
Selain itu, biaya konversi yang berkisar Rp 12 juta hingga Rp 16 juta per unit dinilai belum kompetitif dibandingkan harga motor baru. Tanpa dukungan subsidi, minat masyarakat untuk melakukan konversi diperkirakan tetap rendah.
Sebagai alternatif, IESR mengusulkan sejumlah pendekatan terkait konversi kendaraan kepada Kementerian ESDM. Pertama, konversi difokuskan pada wilayah dengan biaya logistik BBM tinggi dan akses terbatas, dimulai dari kendaraan dinas pemerintah sebagai percontohan.
Kedua, program konversi diarahkan pada pengguna dengan intensitas perjalanan tinggi, seperti pengemudi ojek daring, kurir logistik, dan pekerja kawasan industri. Segmen ini dinilai memiliki potensi penghematan BBM signifikan, hingga 800.000 kiloliter per tahun, dengan target konversi sekitar 2 juta unit.
Ketiga, pemerintah didorong memperluas skema pembelian motor listrik baru melalui produsen atau Original Equipment Manufacturer (OEM) dengan dukungan subsidi dan mekanisme tukar tambah. Skema ini dapat diperkuat melalui program “cash for clunkers”, yakni pembelian motor lama berusia di atas 10 tahun sebagai uang muka kendaraan listrik baru.
