EtIndonesia. Negara-negara Teluk pada Kamis (2 April) menyatakan dukungan terhadap sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengizinkan penggunaan “segala langkah yang diperlukan” untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Istilah “segala langkah yang diperlukan” merupakan ungkapan umum di PBB yang biasanya juga mencakup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jassim Al-Budaiwi, menyatakan bahwa serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangga baru-baru ini telah melampaui “semua garis merah”. Ia juga menegaskan bahwa enam negara anggota GCC harus dilibatkan dalam setiap diskusi atau kesepakatan terkait Iran yang menyangkut keamanan kawasan.
Bahrain, yang saat ini menjabat sebagai ketua bergilir GCC, menyatakan harapan agar rancangan resolusi tersebut dapat dipungut suara pada Jumat (3 April). Draf resolusi tersebut menyerukan negara-negara untuk mengambil segala langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman.
Pada 19 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud (tengah) dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (kiri) menghadiri pertemuan konsultasi menteri di Riyadh. Menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Islam berkumpul untuk membahas krisis keamanan di kawasan tersebut. (Gambar ilustrasi. Fayez Nureldine / AFP via Getty Images)Namun, resolusi ini segera mendapat penolakan keras dari Rusia, Tiongkok, dan Prancis, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang diajukan Bahrain tersebut pada Jumat pukul 11.00 pagi.
Menurut versi akhir draf yang diperoleh Associated Press, isi resolusi telah mengalami pelunakan signifikan dibandingkan proposal sebelumnya.
Versi final kini memberikan otorisasi kepada negara-negara untuk menggunakan langkah-langkah defensif yang diperlukan dan proporsional dengan situasi di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya, selama setidaknya 6 bulan, guna menjamin keamanan pelayaran dan mencegah segala upaya yang mengganggu lalu lintas internasional.
Selain itu, di bawah kepemimpinan Britania Raya, sekitar 40 perwakilan negara berkumpul di London pada hari sebelumnya untuk membahas krisis Selat Hormuz. Para peserta sepakat bahwa jalur pelayaran global yang sangat penting ini harus segera dibuka kembali tanpa syarat, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan terobosan konkret. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
