JAKARTA, KOMPAS – Imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah, harga minyak global yang melonjak berisiko meningkatkan biaya logistik, sehingga menciptakan banyak efek domino. Dari serangkaian proses pengiriman logistik, aspek transportasi mendominasi hingga 40-50 persen dari total biaya. Pemerintah didesak membangun peta jalan guna menekan risiko krisis energi.
Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) yang mengecualikan kendaraan logistik dan angkutan umum memberi angin segar bagi para pelaku usaha. Sebab, mereka telah memproyeksi bahwa harga minyak dunia akan naik sejak serangan pertama Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
“Rantai pasok di Indonesia sangat tergantung dengan transportasi, apalagi di negara kepulauan. Backbone utama transportasi pakai Biosolar (solar subsidi) dan kemudian last mile (distribusi akhir) pakai BBM Pertalite,” ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Apabila harga Biosolar dan Pertalite naik 10-15 persen saja, Mahendra melanjutkan, akan berimbas pada harga barang. Dalam riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik di Indonesia mencapai 14,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.
“Dari jumlah itu, sekitar 40-50 persennya biaya transportasi. Bayangkan kalau itu naik 10 persen saja, maka akan mendorong total biaya logistik yang berisiko menurunkan daya saing produk ekspor. Untuk domestik, daya beli masyarakat akan terhantam karena indeks harga konsumen naik,” tutur Mahendra.
ALI menilai, harga BBM untuk kendaraan logistik memang sudah sewajarnya ditahan. Selain itu, harga dapat disesuaikan berdasarkan kondisi karena untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengikuti imbauan pemerintah untuk menggunakan kendaraan umum dan mengikuti kebijakan bekerja dari rumah atau WFH.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo juga telah menanti momen pengumuman penyesuaian harga BBM. Sebab, selama ini, pengusaha truk dapat menyesuaikan ongkos angkut jika terjadi kenaikan harga BBM.
Meski demikian, penyesuaian tarif ongkos itu terhalang kebijakan pemerintah yang tidak membatasi BBM bagi kendaraan logistik. Selama ini, Pertamina Patra Niaga telah membatasi konsumsi BBM kendaraan logistik melalui kode batang (barcode) dengan kuota 200 liter per hari per kendaraan.
“Jadi justru dari kemarin saya berpikir bahwa sejauh ini Pertamina Patra Niaga melangkah tanpa koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Baru kali ini ada legal standing jelas kendaraan angkutan barang diberi kuota 200 liter,” ujar Agus.
Sebab pada 30 Maret 2026 saat awal beroperasi, setelah pembatasan angkutan Lebaran, ratusan pengusaha lapor bahwa akses mendapatkan BBM bersubsidi terblokir tiba-tiba. Barcode Pertamina tidak bisa dipakai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan siapa yang berhak membatasi secara langsung karena pembatasan dilakukan secara mendadak dan sepihak.
“Pembatasan BBM dengan diblokir karena tidak bisa membeli itu dua hal yang berbeda. Kalau dibatasi, kami masih ada hak mendapat kuota 200 liter, tetapi apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dengan memblokir, itu enggak bisa beli sama sekali. Itu memberangus hak kami dapat BBM dari pemerintah,” tutur Agus.
Sebelum BPH Migas menerbitkan Surat Keputusan Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 pada 30 Maret 2026, jumlah konsumsi BBM para pelaku usaha logistik telah dibatasi Pertamina Patra Niaga melalui barcode. Ketika barcode tidak dapat diakses, proses pengaktifan kembali memakan waktu 14 hari. Alhasil, selama proses pengurusan, pelaku usaha tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi.
“Aptrindo ingin kepastian dan kemudahan mendapatkan BBM bersubsidi sesuai SK tersebut. Jangan kami dihalangi oleh barcode yang tiba-tiba diblokir, harus tunggu 14 hari. Ini akan berdampak,” kata Agus.
Tidak hanya itu, banyak penyelewengan BBM subsidi yang ditemui karena sulitnya para pengusaha kendaraan logistik mengakses BBM. Hal ini jamak terjadi, khususnya di luar Pulau Jawa. Berkaca dari serangkaian kejadian ini, ia tak segan agar pemerintah mencabut subsidi Biosolar.
Apalagi, ada disparitas harga antara Biosolar yang disubsidi pemerintah dengan harga solar industri B40. Harga Biosolar (CN 48) masih senilai Rp 6.800 per liter, sedangkan solar industri B40 mencapai Rp 28.150 per liter mulai 1 April 2026. Itu artinya, ada perbedaan harga hingga Rp 21.350.
“Kans solar diselewengkan itu tinggi. Terkait pembatasan, kami hanya minta kepastian bagaimana kami bisa mengakses mudah untuk mendapatkan solar tadi. Atau Biosolar itu dicabut saja subsidinya karena kami tidak bisa menikmati maskimal. Jadi diseragamkan saja satu harga sekalian,” tutur Agus.
Menanggapi kondisi ini, pendiri dan CEO Supply Chain Indonesia Setijadi menyebut, kenaikan ongkos truk sebanyak 7-8 persen berisiko meningkatkan harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen.
Dalam kondisi lebih ekstrem, kenaikan ongkos truk di atas 10 persen dapat mendorong kenaikan harga barang hampir 0,8 persen. Hal itu akan dirasakan terutama pada komoditas berkuantitas besar (bulky) dan bermargin tipis, antara lain pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji.
“Struktur logistik Indonesia yang masih bertumpu pada transportasi jalan membuat sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi. Risiko terbesar adalah tekanan inflasi biaya distribusi, khususnya untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok,” ujarnya secara tertulis.
Industri berbasis impor bahan baku menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak dan peningkatan biaya distribusi domestik. Sektor konstruksi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga relatif rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin.
Guna menghadapi risiko krisis energi, Mahendra mendorong agar kondisi ini menjadi momentum perbaikan bagi pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan lain. Sejumlah upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
Pemerintah perlu membuat peta jalan atau roadmap penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan logistik. Perjalanan last mile dengan jarak sekitar 150 kilometer (km) dengan cakupan dalam kota dapat memanfaatkan truk elektrik dengan kapasitas 1-2 ton.
“Itu harus mulai dibuat roadmap-nya, dengan catatan itu harus produk lokal, jangan lagi impor. Kan, sudah punya merek-merek lokal untuk truk itu. Kalau enggak ya, dikasih insentif atau bebas bea masuk juga kebijakan kredit,” ujar Mahendra.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga perlu mengembangkan ekosistem kelistrikannya. Hal ini mencakup pula ketersediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.
Kondisi ini, Mahendra berpendapat, sudah menjadi kebiasaan baru atau new normal seperti perubahan yang terjadi saat pandemi Covid-19. Waktu yang ada perlu dioptimalkan. Saat ini, semestinya menjadi alarm peringatan bagi seluruh pihak.
“Ini new problem buat kita untuk berbenah diri dalam rangka meningkatkan resiliensi,” katanya.
Pemerintah perlu mengombinasikan angkutan logistik, tidak hanya bergantung pada angkutan darat. Ada kereta api dan angkutan laut yang bisa dimanfaatkan.
Saat ini, angkutan laut yang mengangkut kargo masih menggunakan bahan bakar industri, sehingga harganya tinggi, tanpa subsidi. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan BBM bersubsidi yang skemanya ditentukan pemerintah dan menentukan siapa saja yang berhak menerima.
Angkutan laut dapat mengakomodasi kargo jarak pendek menggunakan kapal roll-on/roll-off (roro). BBM dapat disubsidi pemerintah. Upaya ini menjadi salah satu opsi bagi pemerintah untuk memiliki banyak cadangan mitigasi.
“Ini challenge pemerintah untuk stok (BBM) itu harus ada. Makanya, kami berharap pemerintah harus fokus siapa yang mau dibela dengan situasi seperti ini. Tentu rakyat yang daya belinya turun. Kami lakukan (peran) di sisi hilir, pemerintah di sisi hulu. Harus kerja sama,” tutur Mahendra.
Senada, SCI menilai perlu efisiensi rute distribusi, konsolidasi muatan, dan penerapan mekanisme penyesuaian biaya bahan bakar dalam kontrak logistik. Tanpa reformasi struktural sistem logistik, setiap gejolak eksternal berisiko menjadi tekanan harga domestik dan pelemahan daya beli masyarakat.
Pemerintah, Setijadi melanjutkan, perlu menjaga stabilitas harga BBM melalui kebijakan fiskal yang adaptif serta mempercepat diversifikasi energi. Penguatan konektivitas multimoda, khususnya optimalisasi angkutan laut dan kereta api menjadi krusial guna menurunkan sensitivitas terhadap fluktuasi harga solar.
