VIVA – Pakistan pada hari Jumat menggratiskan transportasi umum di ibu kotanya, Islamabad, selama satu bulan, sebagai langkah pemerintah untuk meringankan beban kenaikan harga bahan bakar yang dipicu oleh konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung.
"Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok," kata Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dalam sebuah pernyataan pada tanggal X.
Kementerian akan menanggung pengeluaran sebesar 350 juta rupee Pakistan ($1,2 juta) untuk inisiatif ini, katanya.
Negara ini telah menaikkan harga bahan bakar pada hari Kamis, menaikkan harga bensin per liter menjadi 458,4 rupee Pakistan ($1,64) dari 321,17 ($1,15), dan solar menjadi 520,35 rupee ($1,86) dari 335,86 ($1,20).
Perkembangan ini terjadi ketika pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur penting untuk pengiriman minyak dan gas, telah menurun tajam di tengah perang AS-Israel di Iran.
Sekitar 20 juta barel minyak melewati selat tersebut setiap hari, dan gangguan yang terjadi telah mendorong kenaikan harga minyak serta biaya pengiriman dan asuransi, yang memicu kekhawatiran ekonomi global.
Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan penutupan seluruh sekolah hingga akhir bulan sebagai dampak dari perang Iran. Selain itu, mahasiswa perguruan tinggi diminta menjalani perkuliahan secara daring, sementara setengah dari tenaga kerja di negara itu akan bekerja dari rumah.
Sebanyak 50 persen pegawai di sektor publik dan swasta akan bekerja dari rumah, kecuali mereka yang berada di sektor layanan penting seperti pertanian dan perbankan. Perguruan tinggi juga akan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring.
Pemerintah juga akan memangkas pengeluaran negara sebesar 20 persen. Pembelian besar seperti furnitur dan pendingin ruangan untuk instansi pemerintah dilarang.
Pejabat pemerintah yang berpenghasilan lebih dari 300.000 rupee Pakistan atau sekitar 18.105.166 per bulan akan dipotong dua kali gaji. Penggunaan kendaraan dinas juga akan dikurangi hingga 60 persen selama dua bulan ke depan, sementara tunjangan bahan bakar untuk kendaraan tersebut dipangkas setengahnya.
Kabinet federal tidak akan menerima gaji selama dua bulan, dan anggota parlemen akan mengalami pemotongan gaji sebesar 25 persen. Semua anggota parlemen juga dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri.
