Menteri LH Akui Penanganan Sampah Laut Sulit dan Mahal, Fokus Pemerintah Dikebut dari Darat

Pantau - Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq mengakui penanganan sampah laut dan wilayah kepulauan menjadi tantangan besar karena luasnya perairan Indonesia serta tingginya biaya pengelolaan limbah tersebut.

Ia menyebut sampah yang sudah berada di laut jauh lebih sulit ditangani dibandingkan di darat karena keterbatasan metode pengolahan.

"Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator nggak bisa, di ini nggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," urainya.

Hanif menjelaskan bahwa sebagian besar sampah laut berasal dari daratan yang tidak terkelola dengan baik.

Sampah yang tidak tertangani akhirnya bermuara ke laut akibat sistem pengelolaan yang belum optimal.

Secara nasional, baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah.

Sekitar 60 persen sampah masih masuk ke tempat pembuangan akhir.

Sementara itu, sekitar 40 persen sampah lainnya terbuang ke lingkungan dan berpotensi mencemari laut.

Pemerintah menargetkan penanganan sampah di darat dapat diselesaikan pada 2029.

"Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini. Nah, ini kita akan fokus dulu di darat untuk kemudian menangani sampah di laut," urainya.

Hanif menegaskan penanganan sampah laut merupakan pekerjaan rumah besar yang tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah.

"Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali," ujarnya.

Penanganan di wilayah seperti Bali dilakukan secara berkala, terutama pada periode September hingga Februari, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk TNI dan Polri.

Pemerintah juga telah membentuk tim nasional penanganan sampah laut, meski diakui luasnya wilayah laut Indonesia membutuhkan dukungan serius dari pemerintah daerah.

"Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur," ujarnya.