Promosi film Aku Harus Mati tengah menjadi sorotan. Masyarakat menilai billboard promo film Aku Harus Mati, yang berada di beberapa titik di Jakarta maupun kota lainnya, meresahkan terutama untuk anak-anak yang melihat poster film tersebut.
Menanggapi hal tersebut, produser Iwet Ramadhan, memastikan durasi penayangan promosi tersebut sudah habis. Iwet menjelaskan, pemasangan billboard merupakan bagian dari strategi pemasaran fase pertama.
"Jadi fase pertama tuh memang billboard. Jadi mulai dari setelah Gala Premier tanggal 26 Maret, lalu 27 tuh billboard naik. 27 billboard naik itu waktunya sampai tanggal 5 April," ungkap Iwet Ramadhan pada Sabtu (4/4).
Disorot KPAIKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga angkat bicara terkait polemik billboard promosi film Aku Harus Mati yang menuai keresahan di tengah masyarakat.
KPAI menyoroti langkah produser film yang akhirnya menurunkan billboard tersebut setelah menuai polemik di masyarakat.
Meski dinilai sebagai bentuk respons terhadap kritik publik, KPAI menegaskan bahwa keputusan itu seharusnya bisa diambil lebih cepat.
Menurut Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, polemik yang sudah terlanjur meluas menunjukkan kurangnya sensitivitas dalam mempertimbangkan dampak promosi di ruang publik.
“Memang terlambat. Kalau kami melihat, ini sedikit ceroboh karena terlalu berorientasi bisnis tanpa mempertimbangkan nilai moral,” ujarnya.
Kendati demikian, KPAI tetap mengapresiasi langkah penurunan billboard tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, mereka mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kalau dicopot hari ini, itu bagus sebagai respons. Tapi ke depan jangan sampai terulang lagi,” lanjutnya.
Diyah menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merancang materi promosi, terutama yang dipasang di ruang publik dan berpotensi diakses anak-anak. Ia menilai, kepentingan terbaik bagi anak serta nilai moral harus menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, KPAI juga mendorong adanya penguatan pengawasan lintas lembaga terhadap konten promosi. Mereka berharap ke depan ada sinergi antara KPI, Lembaga Sensor Film, hingga Komisi Informasi Publik agar kasus serupa bisa dicegah sejak awal.
“Kami berharap ke depan ada pengawasan lebih ketat terhadap tayangan maupun promosi,” tutup Diyah.
