JAKARTA, KOMPAS — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada 2026 menghadapi tantangan lebih berat seiring meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kenaikan harga minyak dunia yang berlarut dinilai tidak hanya membebani subsidi energi, tetapi juga berpotensi menekan daya beli dan mempersempit ruang dorong fiskal.
Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan bahkan menilai pencapaian target pertumbuhan tersebut semakin sulit dalam kondisi saat ini. Menurut dia, tekanan harga energi berisiko menggerus konsumsi rumah tangga dan menahan investasi, dua komponen utama penopang pertumbuhan.
“Wajar OECD merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen. Kalau 5,4 persen agak jauh dari kondisi sekarang, kecil kemungkinan tercapai kecuali konflik ini (perang di kawasan Timur Tengah) tiba-tiba selesai,” ujar Deni saat dihubungi Kompas, Minggu (5/4/2026).
Menurut dia, dampak harga minyak tidak hanya dirasakan pada sisi konsumsi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam waktu lama, defisit fiskal berisiko melewati batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pengalaman sebelumnya menunjukkan lonjakan harga energi dapat berdampak signifikan terhadap fiskal. Pada 2022, saat terjadi konflik Rusia-Ukraina, realisasi subsidi dan kompensasi energi melonjak hingga Rp 551,1 triliun atau hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Kalau berlangsung terus-menerus lebih dari tiga bulan, defisit bisa melewati 3 persen,” kata Deni.
Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit diperkirakan meningkat hingga 2,9 persen terhadap PDB.
Pemerintah sebelumnya memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan belanja subsidi energi yang diperkirakan membengkak hingga Rp 90 triliun sampai Rp 100 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN tetap difungsikan sebagai peredam kejut (shock absorber) dalam menghadapi gejolak global.
Konsekuensinya, defisit APBN berpotensi melebar dari target dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit diperkirakan meningkat hingga 2,9 persen terhadap PDB.
Untuk menahan tekanan tersebut, pemerintah melakukan langkah penghematan, termasuk mendorong kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan untuk menghemat konsumsi BBM hingga Rp 6,2 triliun.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurrahman menilai pemerintah kini berada dalam dilema antara menjaga disiplin fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, target pertumbuhan 5,4 persen masih relatif realistis, tetapi dorongan menuju 6 persen akan semakin berat apabila kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik.
“Target 5,4 persen masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6 persen menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik,” ujarnya.
Peran fiskal dalam mendorong ekonomi sejatinya cukup besar. Porsi belanja pemerintah terhadap PDB selama ini berada di kisaran 7 persen. Pada 2025, kontribusi belanja pemerintah mencapai 7,53 persen terhadap PDB, sedikit menurun dari 2024 yang sebesar 7,74 persen.
Namun, pengetatan belanja berdampak pada perlambatan konsumsi pemerintah. Pada triwulan I dan II 2025, komponen tersebut tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,38 persen dan 0,33 persen secara tahunan.
Kebijakan efisiensi yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi salah satu faktor yang menahan laju belanja. Pemerintah baru mempercepat realisasi belanja pada paruh kedua tahun setelah membuka blokir anggaran sebesar Rp 206,4 triliun dari total efisiensi Rp 306,7 triliun.
Tekanan fiskal juga datang dari belanja wajib, khususnya pembayaran bunga utang. Hingga Februari 2026, belanja untuk pembayaran bunga utang diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 99,8 triliun.
Sementara itu, defisit APBN hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp 135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB,. Angka ini melonjak 342,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Rizal menilai, dalam situasi ini menjaga kredibilitas fiskal menjadi langkah paling rasional. Pemerintah perlu mengarahkan belanja ke sektor yang memiliki efek pengganda tinggi agar pertumbuhan tetap terjaga tanpa memperbesar risiko fiskal.
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dinamika global.
“Pertumbuhan 5,4 persen lebih kredibel, sementara 6 persen membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II, seperti bansos tepat sasaran, percepatan infrastruktur, serta insentif sektor produktif,” ujarnya.
Tekanan terhadap APBN turut dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong volatilitas harga minyak dunia. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings sebelumnya juga memperkirakan defisit APBN berpotensi berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda konflik akan mereda. Ketegangan antara Iran dan AS-Israel masih berlangsung, bahkan berpotensi meluas dengan keterlibatan negara lain.
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dinamika global tersebut. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa pengelolaan APBN tetap dilakukan secara hati-hati dan fleksibel.
“Ruang fiskal tetap dijaga secara prudent. Langkah efisiensi dilakukan tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.
