JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal ini UNIFIL, harus menghentikan penugasannya di medan perang yang masih membara, seperti di Lebanon. Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon beberapa hari lalu.
Ia menjelaskan, satuan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Lebanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.
"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi ‘to enforce the peace’, dalam arti melaksanakan tugas yang ‘lebih keras’ untuk sebuah ‘peacemaking’. Mereka bertugas di ‘blue line’ atau di wilayah ‘blue zone’, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’," kata SBY dalam keterangannya yang ditulis di akun X, Minggu (5/4/2026).
Baca Juga:iNews Media Group Turunkan 50 Tim Liputan Mudik Lebaran 2026Kontingen Indonesia, kata dia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.
Bahkan, SBY mendengar kabar jika pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini, menurut dia, tentu sangat berbahaya bagi peacekeeper karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta Dewan Keamanan (DK) PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Ia mengaku masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan tiga orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu.
Baca Juga:AHY Apresiasi Pelepasan Tim Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," tuturnya.
#nasional
