JAKARTA, DISWAY.ID - DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
BACA JUGA:Pemprov DKI Copot Poster Film Horor yang Tak Ramah Anak!
BACA JUGA:HIPMI: Dunia Usaha Harus Selaras dengan Kebijakan Pemerintah di Tengah Dinamika Global
Rapat kerja dipimpin oleh pimpinan dewan dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk jajaran perangkat daerah. Dalam forum tersebut, sejumlah komisi menyampaikan pandangan awal terhadap capaian program, realisasi anggaran, serta berbagai indikator pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Agenda yang berlangsung di ruang rapat Komisi II ini menjadi sorotan karena membedah langsung capaian pembangunan dan kinerja ekonomi daerah selama satu tahun terakhir. Dalam rapat tersebut, DPRD menuntut pemaparan rinci dari pihak eksekutif terkait realisasi berbagai program unggulan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Bekasi.
Fokus utama pembahasan mengarah pada sejauh mana program-program tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat.
BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Bekasi Dorong Audit SPBE Cimuning Pasca Ledakan
Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II turut hadir, di antaranya Ketua Komisi II Latu Har Hary, Sekretaris Komisi II Evi Mafriningsianti, serta anggota lainnya seperti Saifuddaulah, Adhika Dirgantara, Sodikin, dan Doddy Sukmawirawan.
Dari pihak eksekutif, kehadiran diwakili langsung oleh Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Kepala Bapperida Kota Bekasi. Kehadiran pejabat terkait ditekankan tanpa perwakilan, guna memastikan keakuratan data dan kualitas pembahasan tetap terjaga.
Rapat ini menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran dalam LKPJ 2025. Tak hanya itu, DPRD juga menguliti berbagai proyek strategis, khususnya di sektor ekonomi dan infrastruktur, untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Ketua Komisi II, Latu Har Hary, menegaskan bahwa forum ini menjadi momen krusial dalam fungsi pengawasan legislatif. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi nyata di lapangan, demi memastikan pembangunan Kota Bekasi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Insiden Ledakan SPBE, DPRD Bekasi Soroti K3 dan Bakal Panggil Disnaker
"Kami ingin memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti beberapa sektor strategis, antara lain peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, penanganan banjir, serta penguatan ekonomi lokal. Sejumlah anggota dewan juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran program.
- 1
- 2
- »
