Jakarta, tvOnenews.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan UNIFIL.
Pernyataan SBY tersebut disampaikan melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono yang sekaligus merupakan respons atas tewasnya tiga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan beberapa prajurit terluka pada operasi UNIFIL.
"Seharusnya PBB, New York harus segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," kata SBY dalam akun media sosialnya, dilihat Minggu (5/4/2026).
Dalam hal ini juga SBY menilai bahwa seharusnya Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas.
Oleh karena itu, SBY mendukung langkah pemerintah yang meminta PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil.
"Indonesia berhak untuk itu, PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka "peacekeeper" dari Indonesia itu terjadi," jelasnya.
Di sisi lain, ia menyadari investigasi saat adanya pertemuan memang tidak mudah. Namun harus tetap dilaksanakan dengan harapan bahwa hasilnya dapat di nalar dan masuk akal.
Sebelumnya, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dinyatakan gugur dalam dua insiden terpisah pada akhir Maret 2026.
Berdasarkan data TNI, ketiga personel tersebut adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar.
Farizal dilaporkan meninggal dunia akibat serangan artileri tidak langsung di sekitar Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3/2026).
Sementara itu, Nur Ichwan dan Zulmi gugur sehari setelahnya, Senin (30/3/2026), akibat ledakan kendaraan di wilayah dekat Bani Haiyyan.
Kabar gugurnya tiga prajurit TNI tersebut menambah duka dalam pelaksanaan misi perdamaian Indonesia di Lebanon yang berada di bawah mandat PBB. (aha/iwh)
