Bisnis.com, JAKARTA — Industri petrokimia nasional tengah memutar kemudi pasokan bahan baku secara drastis menyusul lumpuhnya jalur logistik di Timur Tengah.
Penutupan Selat Hormuz pada awal Maret 2026 memaksa para pengusaha plastik dalam negeri untuk berburu Nafta hingga ke Afrika guna menjaga napas produksi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran telah memutus rantai pasok konvensional. Selama ini, industri plastik domestik sangat bergantung pada Timur Tengah, dengan porsi mencapai 70% dari total kebutuhan bahan baku.
Pelaku usaha pun mencari pasar alternatif untuk memitigasi meski menanggung risiko waktu tempuh yang jauh lebih lama.
"Saat ini, pasokan Nafta yang selama ini bergantung pada Timur Tengah harus dialihkan ke sumber alternatif seperti Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika Serikat," ujar Fajar kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).
Fajar menjelaskan pengalihan rute pasokan ke luar kawasan Timur Tengah memicu pembengkakan waktu pengiriman (lead time) yang sangat signifikan. Hal ini berpotensi mengganggu ritme produksi di tingkat hilir jika tidak dikelola dengan perencanaan yang presisi.
Baca Juga
- Industri Plastik RI Dibayangi Krisis Bahan Baku hingga PHK Massal
- Imbas Perang Timur Tengah, Pedagang Plastik Keluhkan Lonjakan Harga
- Pengusaha Plastik Tahan Pesanan Baru di Tengah Lonjakan Harga Bahan Baku
Berdasarkan kalkulasi Inaplas, jika pengiriman dari Timur Tengah biasanya hanya memakan waktu 10 hingga 15 hari, pasokan dari Afrika atau Amerika Serikat membutuhkan waktu minimal 50 hari untuk sampai ke pelabuhan Indonesia. Selisih waktu lebih dari satu bulan ini menuntut ketahanan stok bahan baku yang lebih kuat di dalam negeri.
"Kita sudah mengantisipasi hal tersebut sampai dengan 50 hari ke depan untuk mendapatkan alternatif pasokan. Bahan baku yang tersisa sekarang harus benar-benar direncanakan agar suplai ke lokal tidak terganggu," tambahnya.
Di tengah ketidakpastian ini, Fajar memaparkan industri plastik saat ini beroperasi pada level kapasitas terendah. Langkah ini diambil secara sengaja sebagai bagian dari strategi bertahan (survival mode) agar perusahaan tetap mampu menjaga nilai ekonomi di tengah mahalnya biaya logistik dan keterbatasan bahan baku.
Situasi ini kian pelik karena disrupsi terjadi tepat saat industri sedang fokus pada distribusi produk jadi untuk kebutuhan Lebaran. Momentum gejolak harga minyak mentah global yang melonjak sejak pekan kedua Maret 2026 pun langsung memberikan tekanan pada struktur biaya produksi.
Pihak asosiasi berharap para pelaku usaha tetap disiplin dalam mengelola stok sisa sembari menunggu ketibaan pasokan dari sumber-sumber baru. Meski biaya pengiriman dipastikan melonjak akibat jarak tempuh yang lebih jauh, diversifikasi ke Afrika dan Asia Tengah dianggap sebagai langkah paling rasional untuk menghindari kelangkaan produk plastik di pasar domestik dalam jangka menengah.
Sebelumnya, lonjakan harga plastik dipicu oleh konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat di kawasan Jazirah Arab. Konflik ini berdampak langsung pada stok dan harga minyak dunia sebagai bahan baku utama petrokimia.
Harga minyak mentah jenis Brent bahkan sempat menyentuh level di atas US$100 per barel, sementara aktivitas logistik internasional terhambat akibat pembatasan di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi distribusi minyak dunia yang menopang 70% pasokan global, di mana 20% berasal dari negara-negara Teluk.
Tersendatnya lalu lintas perdagangan sekitar 102 juta barel per hari tersebut menyebabkan komoditas turunan minyak mentah seperti polypropylene mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa kenaikan harga plastik hingga ke level konsumen di pasar tradisional maupun ritel modern.
