REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK, – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil langkah strategis dengan melibatkan berbagai pihak guna mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan bantaran sungai yang selama ini belum tersentuh program pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh Bupati Kubu Raya, Sujiwo, pada rapat koordinasi di Sungai Raya, Minggu (5/4).
Bupati Sujiwo menjelaskan bahwa permasalahan legalitas kepemilikan tanah di bantaran sungai menjadi hambatan utama bagi masuknya program yang didanai oleh keuangan negara. "Apakah terus kemudian mereka mau kita biarkan?" tanyanya, menekankan urgensi untuk bertindak.
Upaya ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti Baznas, Korpri, Bank Kalbar, Perumda Tirta Raya, dan perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pelibatan ini menjadi solusi atas keterbatasan pemerintah dalam menjangkau kawasan yang bermasalah secara legalitas.
Bupati Sujiwo menegaskan bahwa program rehabilitasi RTLH di kawasan tersebut merupakan misi sosial dan kemanusiaan yang harus dilakukan secara gotong royong. Pada tahun ini, sudah terbangun sekitar 1.460 unit rumah dan program ini diperkirakan akan bertambah. Namun, program ini tidak dapat menyentuh daerah bantaran sungai.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian rumah di kawasan bantaran sungai telah mulai direhabilitasi dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Kepercayaan publik yang terbangun melalui kegiatan penghimpunan bantuan sosial pada hari besar keagamaan harus terus dijaga.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Koordinasi dan Pendataan
Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, Pemkab Kubu Raya akan melakukan pendataan dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Litbang, dan Dinas Sosial. "Pendataan akan dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan OPD terkait untuk turun langsung berkolaborasi," ujar Bupati Sujiwo.
Pemkab Kubu Raya menargetkan perbaikan RTLH di kawasan bantaran sungai dilakukan secara bertahap melalui sinergi berbagai pihak guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat pesisir.
