Bibit keresahan publik akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk sementara teredam. Pasalnya, pemerintah sudah memastikan, per 1 April 2026, tidak menyesuaikan harga BBM. Kendati demikian, di tengah lonjakan harga energi dunia yang bakal kian menggerus APBN, pemerintah akan membatasi pembelian BBM dan mengambil sejumlah langkah efisiensi belanja negara.
Sejatinya, kepiawaian mengelola persoalan BBM yang tengah dihadapi ini menjadi tantangan terbesar bagi kebijakan politik tahun kedua pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Persoalannya, sejauh mana kebijakan tidak menaikkan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi ini, akan terus dipertahankan? Apalagi jika perang Amerika-Israel dengan Iran berkepanjangan dan kian memperluas ketidakpastian perekonomian.
Dalam ukuran rasionalitas ekonomi, mempertahankan kebijakan subsidi di tengah kenaikan harga suplai energi tentu saja harus segera dilakukan penyesuaian, jika tidak ingin menggerus keuangan dan beban pembiayaan negara. Namun, pengelolaan negara tidak hanya berhenti sebatas kalkulasi itu.
Apalagi bagi pemerintahan yang cenderung populis. Perspektif politik ekonomi bakal lebih banyak dilekatkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik, terlebih pada kebijakan kenaikan ataupun penurunan harga barang dan jasa yang berdampak langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat.
Dalam perspektif ini, harga politik suatu komoditas tampak mahal. Apalagi, becermin pada kebijakan-kebijakan pemerintahan masa lalu, BBM menjadi faktor determinan yang dapat memengaruhi kuat ataupun lemahnya relasi politik rakyat dengan pemimpinnya.
Seperti yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya, dinamika kenaikan ataupun penurunan harga BBM menjadi determinan terhadap ”harga” politik dari kinerja kepemimpinan presiden.
Kebijakan menaikkan harga BBM dalam periode kepemimpinan pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, misalnya, menjadi gambaran riil bagaimana relasi politik menjadi rapuh semasa itu. Dalam periode kepemimpinannya, beberapa kali penyesuaian harga BBM dilakukan. Namun, setidaknya terdapat dua kali kebijakan menaikkan harga BBM yang berdampak politik luas terhadap performa kepemimpinannya di mata publik.
Hari pertama di tahun 2002, misalnya, dengan mempertimbangkan lonjakan harga energi dunia dan beban subsidi, Presiden Megawati menaikkan harga BBM. Kemudian, di awal Januari 2003, menaikkan kembali rata-rata pada kisaran 20 persen. Bahkan, tidak hanya BBM, tarif listrik dan telepon pun dinaikkan.
Tarif dasar listrik (TDL), misalnya, dinaikkan secara berkala sebesar 6 persen, serta dalam proporsi kenaikan yang sama akan dilakukan lagi pada 1 April 2003, 1 Juli 2003, dan 1 Oktober 2003. Tarif telepon pun, mulai 1 Januari 2003, dinaikkan rata-rata 15 persen.
Tak pelak, ketidakpuasan publik terlontarkan dalam beragam aksi unjuk rasa. Para mahasiswa, buruh, dan bahkan pengusaha tak henti-hentinya turun ke jalan menuntut penurunan harga BBM. Para anggota DPR yang sebenarnya turut merestui kenaikan berbalik langkah. Bahkan, saat itu tuntutan pergantian presiden bergema. ”Asal Bukan Mega” digaungkan dalam beragam aksi, seiring dengan tetap bersikukuhnya Megawati dengan kebijakannya itu.
Megawati mengakui, kebijakan menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon merupakan kebijakan yang sangat tidak populis. Namun, baginya, untuk jangka panjang kebijakan itu bersifat konstruktif ketimbang kebijakan yang populis, tetapi semakin menjerumuskan bangsa ini lebih dalam lagi ke kubangan krisis.
”Masyarakat selalu dininabobokan dengan subsidi di mana dana subsidi tersebut didapatkan dengan jalan mengeruk sumber daya alam secara berlebihan dan melakukan pinjaman utang luar negeri. Akibat kebijakan subsidi yang populis tersebut, yang selalu ditempuh pemerintah untuk mendapatkan dukungan politis dari rakyat, pada akhirnya menyebabkan runtuhnya fondasi perekonomian kita di waktu yang lalu,” ungkap Megawati (Kompas, 12/1/2003).
Betapa kecewanya publik terhadap kebijakan pemerintahan Megawati tergambarkan dalam hasil survei Litbang Kompas. Pada Januari 2002, sejalan dengan kebijakan kenaikan harga, derajat kepuasan publik melorot hingga separuh bagian. Jika pada bulan Oktober 2001 masih 43 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja ekonomi pemerintahannya, di bulan Januari 2002 tinggal 21,9 persen. Bahkan, pada bulan Januari 2003, saat kali kedua ia menaikkan harga BBM, derajat kepuasan publik hanya tersisa 14,3 persen saja (Grafik 1)
Sejalan dengan waktu, tampaknya masih terbilang sulit bagi Megawati mengembalikan kadar popularitas di mata publik seperti awal pemerintahan. Hal ini termasuk upaya menunda kenaikan harga BBM menjelang tahap kedua Pemilu Presiden 2004.
”Menaikkan harga BBM sekarang sangat riskan karena akan membuat daya beli masyarakat semakin rendah. Apalagi kita menghadapi pemilihan presiden tahap kedua. Kalau harga BBM kita naikkan, akan bisa memicu konflik sosial,” kata Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz (Kompas, 2/9/2004).
Dalam putaran kedua Pemilu Presiden 2004, Megawati yang kali ini maju berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Sebagai pemenang pemilu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan tersendiri terkait ancaman kenaikan harga minyak dunia. Prinsip yang ia ungkap, kebijakannya tidak akan menjadikan masyarakat bawah yang selama ini mendapatkan subsidi BBM mengalami kesulitan hidup yang lebih parah.
”Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan kebijakan tergesa-gesa terkait dengan harga BBM dan dikaitkan dengan perbaikan kondisi perekonomian kita,” kata Presiden Yudhoyono (Kompas, 9/10/2004).
Hanya, tekanan harga minyak dunia yang tidak juga mereda, sementara beban subsidi kian membengkak hampir dua kali lipat, membuat kenaikan harga BBM tidak lagi terhindarkan. Sejak akhir tahun 2004, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla telah menginformasikan awal tahun segera dilakukan kenaikan harga BBM.
Namun, setelah sempat tertunda-tunda dan kian menimbulkan ketidakpastian, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM rata-rata 29 persen per 1 Maret 2005, kecuali jenis minyak tanah untuk rumah tangga.
Beberapa jam sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, unjuk rasa mahasiswa, LSM, dan kelompok masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta. Namun, dalam ukuran dampak, reaksi publik yang lebih luas terjadi saat pemerintah kembali menaikkan harga BBM hingga 80 persen di bulan Oktober 2005 dan pada Mei 2008 yang juga dipicu kenaikan harga minyak dunia. Dalam aksi-aksi ketidakpuasan tersebut, tuntutan adanya perubahan kepemimpinan lebih banyak disuarakan.
Kurun waktu lima tahun periode pertama pemerintahannya, Presiden Yudhoyono masih terbilang berhasil menjaga relasi politik dengan publik. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, kendati popularitasnya sempat melorot tajam akibat kebijakan kenaikan harga BBM, menariknya justru di pengujung periode jabatannya ia mendapatkan surplus dukungan publik yang signifikan.
Terkait kebijakan menaikkan harga BBM di bulan Oktober 2005, misalnya, jika sebelumnya masih 54,5 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi, tiga bulan berikutnya tersisa 35,9 persen. Merespons kenaikan harga BBM berikutnya, hasil survei di bulan April 2008, popularitasnya semakin rendah lagi, tinggal 27,6 persen (Grafik 2).
Namun, kondisi berbalik menjelang periode pertama kekuasaannya berakhir. Harga minyak dunia mulai melandai. Sejalan dengan itu, pada Desember 2008, Yudhoyono menurunkan harga BBM secara bertahap. Inilah titik kunci peningkatan popularitas pemerintahan Yudhoyono.
Hasil pengumpulan opini publik pada bulan April 2009, hampir dua pertiga bagian responden merasa puas akan kinerja ekonomi Presiden Yudhoyono. Momentum positif semacam ini terus berlanjut hingga tahun terakhir usia pemerintahannya.
Berbagai kebijakan di bidang perekonomian, seperti kebijakan bersifat populis yang mencoba mengangkat keterpurukan ekonomi rakyat miskin, semakin memperkuat citra pemerintah. Tatkala tahun 2009 perhatian masyarakat tersorot pada pesta demokrasi, Yudhoyono memetik buah kebijakannya; dia kembali menjadi Presiden.
Pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkuasa, dinamika kenaikan dan penurunan harga BBM lebih sering terjadi sejalan dengan harga minyak dunia. Kurang dari sebulan pemerintahan baru berjalan, per 18 November 2014, Presiden Jokowi menaikkan sekitar 30 persen harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Penyampaian langsung kenaikan harga oleh presiden menjadi berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, yang biasa diumumkan oleh menteri terkait. Begitu pula selanjutnya, setelah sempat diturunkan di tahun 2015, pada Oktober 2018 dilakukan kenaikan harga BBM bertahap hingga sekitar 10 persen.
Seperti juga pada kepemimpinan presiden sebelumnya, reaksi publik yang cukup besar terjadi di awal kebijakan kenaikan harga. Aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh terjadi di berbagai wilayah.
Dalam pertemuan dengan gubernur se-Indonesia, Jokowi mengatakan, hampir Rp 700 triliun uang negara dihabiskan untuk subsidi harga BBM dalam lima tahun. Ia menaikkan harga BBM dan mengalihkan subsidi ke pembangunan infrastruktur serta menyiapkan bantalan sosial kepada masyarakat miskin dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dalam rekaman survei Litbang Kompas sepanjang lima tahun periode pertama kepemimpinannya, kebijakan kenaikan harga BBM secara signifikan menurunkan popularitas Jokowi. Pada paruh enam bulan pertama usia pemerintahan, kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan merosot. Survei di bulan April 2015, menjadi terendah, diapresiasi hanya hanya 33,5 persen responden.
Seiring waktu, terjadi peningkatan apresiasi publik. Akan tetapi, saat harga BBM dinaikkan pada Oktober 2018, laju peningkatan dukungan menjadi tersendat (Grafik 3). Pada periode kedua pemerintahan, tampak pula kondisi yang sama, adanya penurunan apresiasi sejalan dengan kebijakan peningkatan harga BBM.
Seperti yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya, dinamika kenaikan ataupun penurunan harga BBM menjadi determinan terhadap ”harga” politik dari kinerja kepemimpinan presiden. Kondisi yang relatif sama bisa jadi akan turut berpengaruh pada setiap kebijakan era pemerintahan saat ini.
Hingga menjejak tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo, belum sekali pun terjadi perubahan harga BBM bersubsidi. Saat yang sama, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahannya masih terbilang tinggi. Bahkan, relatif di atas apresiasi publik terhadap setiap kinerja presiden sebelumnya. Dihadapkan pada gejolak global yang belum juga mereda, kembali persoalannya, seberapa kuat mahalnya harga politik BBM ini tetap dipertahankan? (LITBANG KOMPAS)
