Candra Fajri Ananda Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
PERANG yang berlangsung saat ini mencerminkan fenomena yang kian kompleks dan multidimensional, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi baik terkait lamanya konflik maupun hasil akhirnya. Jalannya perang tidak lagi mengikuti pola yang sederhana dan mudah diprediksi, tetapi berkembang melalui interaksi berbagai faktor strategis yang saling memengaruhi.
Perubahan geopolitik global, keterlibatan aktor non-negara dengan kepentingan yang beragam, serta campur tangan kekuatan internasional menjadikan konflik bersifat terbuka, dinamis, dan sulit dikendalikan dengan pendekatan konvensional. Artinya, perang tidak dapat dipahami semata sebagai benturan kekuatan militer, melainkan sebagai arena strategis yang melibatkan dimensi militer, ekonomi, politik, dan sosial secara bersamaan.
Baca Juga:Terungkap Fakta Baru di Sidang 2 Perwira Resnarkoba Toraja Utara, Kesepakatan Uang SetoranKondisi ini pada akhirnya membuat kepastian mengenai kapan perang akan berakhir dan siapa yang akan menang menjadi semakin sulit ditentukan. Keberlangsungan dan hasil perang tidak lagi hanya ditentukan oleh keunggulan persenjataan dan teknologi militer, meskipun keduanya tetap memiliki peran signifikan.
Aspek fiskal dan kapasitas pembiayaan negara menjadi determinan utama dalam menopang operasi militer jangka panjang, terutama dalam hal penyediaan logistik, pengembangan teknologi, serta mobilisasi sumber daya manusia. Artinya, dimensi fiskal dan kapasitas pembiayaan negara menjadi elemen krusial yang secara nyata menentukan kemampuan suatu negara dalam mempertahankan keberlangsungan perang.
Kekuatan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai penopang operasional militer, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas domestik di tengah tekanan konflik yang berkepanjangan. Sebagaimana kondisi Amerika Serikat kini memberikan gambaran konkret mengenai besarnya konsekuensi fiskal dan ekonomi yang harus ditanggung dalam pembiayaan perang modern.
Baca Juga:6 Pohon Tumbang Diterjang Angin Kencang di Jember, 2 Orang Luka TertimpaPengeluaran militer Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan mencerminkan besarnya beban fiskal yang harus ditanggung negara. Pada tahun 2025, anggaran pertahanan Amerika Serikat tercatat mencapai sekitar USD962 miliar, menjadikannya sebagai yang terbesar di dunia. Selain itu, dalam konteks dukungan terhadap konflik internasional, seperti perang di Ukraina, total komitmen anggaran yang telah dialokasikan mencapai sekitar USD188 miliar hingga akhir tahun 2025. Besarnya pengeluaran tersebut mencakup berbagai komponen, mulai dari bantuan militer langsung, biaya operasional, logistik, hingga dukungan terhadap industri pertahanan domestik.
Pembiayaan yang bersumber dari anggaran negara ini pada akhirnya ditopang oleh pajak masyarakat serta peningkatan utang publik. Sehingga menimbulkan implikasi fiskal jangka panjang, termasuk meningkatnya beban bunga utang dan berkurangnya alokasi untuk sektor-sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur.
Di sisi lain, tekanan terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat juga semakin terlihat seiring dengan tingginya belanja militer dan dinamika global yang tidak menentu. Data menunjukkan bahwa inflasi masih menjadi tantangan utama, dengan tingkat sekitar 2,4 pada awal tahun 2026, serta potensi peningkatan akibat fluktuasi harga energi global.
Baca Juga:Polisi Buru Rombongan Mobil Zig-zag di Tol BecakayuKondisi pasar tenaga kerja pun menunjukkan tanda-tanda pelemahan, yang tercermin dari menurunnya jumlah lowongan pekerjaan dan melambatnya proses perekrutan hingga mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran pun mengalami kenaikan dan sempat berada di kisaran 4,6 pada akhir tahun 2025.
Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya terjadi pada level makro, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui berkurangnya peluang kerja serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi.Lebih jauh, tingginya biaya perang membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pembiayaan perang melalui pajak dan utang menciptakan trade-off anggaran, di mana alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan publik dialihkan untuk kepentingan militer. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi ekonomi karena investasi bergeser dari sektor produktif ke sektor yang kurang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga:Inisiatif Prabowo Jadi Mediator Konflik AS-Iran Didukung Negara Timur TengahDampaknya, masyarakat tidak hanya menanggung beban fiskal, tetapi juga menghadapi tekanan berupa kenaikan harga, terbatasnya kesempatan kerja, serta potensi penurunan kualitas layanan publik. Sebab itu, biaya perang tidak hanya tercermin dalam besarnya anggaran negara, tetapi juga dalam implikasi nyata terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.Stabilitas Nasional dalam Gejolak Ekonomi EksternalDampak ekonomi dari konflik global pun tidak hanya terbatas pada negara-negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga merambat ke berbagai negara lain melalui mekanisme transmisi ekonomi internasional, khususnya pada sektor energi dan perdagangan. Ketidakstabilan geopolitik yang berkepanjangan cenderung mendorong kenaikan harga komoditas strategis dunia, terutama minyak dan gas, yang memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas ekonomi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kondisi ini menimbulkan tekanan ganda berupa meningkatnya biaya impor energi sekaligus risiko kenaikan harga domestik yang berkontribusi terhadap inflasi. Artinya, dinamika global tersebut secara langsung dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional melalui jalur harga energi.
Baca Juga:Hari Ini Delpedro Cs Hadapi Sidang VonisKenaikan harga minyak mentah dunia yang telah melampaui USD100 per barel di tahun 2026 kian memperkuat tekanan terhadap perekonomian domestik Indonesia. Tingginya ketergantungan terhadap impor energi menyebabkan perubahan harga global secara langsung meningkatkan biaya energi nasional.
Dalam konteks ini, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi variabel strategis yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, baik melalui peningkatan biaya transportasi maupun kenaikan biaya produksi di berbagai sektor. Selain itu, kenaikan harga energi juga memberikan tekanan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel diperkirakan menambah beban fiskal hingga sekitar Rp10,3 triliun melalui mekanisme subsidi dan kompensasi energi. Adapun di tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp381,3 triliun untuk subsidi energi guna menjaga stabilitas harga BBM dan listrik, namun lonjakan harga yang melampaui asumsi APBN berpotensi memperbesar defisit anggaran.
Pasalnya, kebijakan pemerintah selama ini masih berfokus pada pemberian subsidi energi, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui kompensasi kepada badan usaha. Meskipun langkah tersebut efektif dalam menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, namun tantangan terkait keberlanjutan fiskal dan ketepatan sasaran tetap menjadi perhatian utama.
Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, antara lain melalui penajaman subsidi agar tepat sasaran bagi kelompok masyarakat rentan, serta peningkatan efisiensi belanja negara melalui realokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Selain itu, penguatan kebijakan energi melalui diversifikasi sumber energi dan pengendalian konsumsi pun dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga global. Sehingga, pengelolaan fiskal dan kebijakan subsidi yang tepat tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi inflasi di Indonesia saat ini masih relatif terkendali, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang perlu diantisipasi secara cermat.
Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan sebesar 3,55 pada Januari 2026, meningkat dari 2,92 pada Desember 2025, dan kembali naik menjadi sekitar 4,76 pada Februari 2026, terutama didorong oleh kenaikan harga bahan pangan. Kendati demikian, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam kisaran yang relatif stabil dan mendekati target Bank Indonesia sebesar 2,5±1, sehingga stabilitas harga secara umum masih terjaga.
Meski demikian, keberlanjutan kondisi ini sangat bergantung pada kelancaran produksi dan distribusi kebutuhan pokok, mengingat gangguan pada rantai pasok – baik akibat faktor alam, kendala logistik, maupun distorsi pasar – dapat dengan cepat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh efektivitas sistem distribusi dan terjaminnya ketersediaan pasokan di pasar.
Sejalan dengan hal tersebut, penguatan pengawasan terhadap distribusi barang serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pasar menjadi langkah yang semakin penting. Praktik penimbunan, kartel, dan distribusi yang tidak efisien berpotensi memperparah tekanan inflasi dan mengganggu stabilitas ekonomi.
Oleh karenanya, kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui intervensi harga, melainkan juga melalui perbaikan tata kelola distribusi dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Melalui pendekatan yang terpadu, stabilitas inflasi dapat dipertahankan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus didukung.Urgensi Kendali InflasiDalam konteks gejolak ekonomi global yang memicu kenaikan harga energi serta eskalasi subsidi yang membebani fiskal negara, pengendalian inflasi menjadi semakin krusial sebagai instrumen stabilisasi ekonomi nasional. Inflasi yang terkendali merupakan fondasi utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap daya beli.
Tatkala inflasi berada pada tingkat yang rendah dan stabil, kenaikan harga barang dan jasa masih dapat diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan, sehingga rumah tangga mampu mempertahankan pola konsumsi tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas kebutuhan pokok. Sebaliknya, tekanan inflasi yang meningkat – baik akibat kenaikan harga energi global maupun gangguan distribusi domestik – akan menggerus nilai riil pendapatan dan memaksa masyarakat mengalokasikan pengeluaran lebih besar untuk kebutuhan dasar, sehingga ruang konsumsi lainnya menjadi semakin terbatas.
Selain itu, stabilitas inflasi juga menciptakan kepastian ekonomi yang mendorong kepercayaan masyarakat dalam melakukan konsumsi, menabung, maupun berinvestasi. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat permintaan agregat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam merencanakan produksi, menetapkan harga, dan mengelola biaya di tengah ketidakpastian global.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam perspektif kebijakan, pengendalian inflasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal akibat kebijakan subsidi energi serta tekanan eksternal yang memengaruhi harga domestik. Implikasinya, diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.
Bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas likuiditas dan nilai tukar guna meredam tekanan inflasi dari sisi permintaan dan eksternal, sementara pemerintah melalui kebijakan fiskal memastikan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi barang, khususnya kebutuhan pokok.
Di sisi lain, penguatan kapasitas produksi domestik dan efisiensi rantai distribusi menjadi langkah strategis untuk menekan tekanan harga dari sisi penawaran, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap faktor global.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, inflasi yang terkendali mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga daya beli, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Semoga!
#nasional
