REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Brigade Al-Qassam, sayap militer dari kelompok Palestina Hamas, Ahad (5/4/2026), menyatakan bahwa Israel menghambat pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
Setelah upaya Israel untuk menghindari kewajibannya, Washington mengumumkan pada pertengahan Januari 2026 dimulainya fase kedua perjanjian tersebut. Di mana, perjanjian gencatan senjata ini telah berlaku sejak 10 Oktober 2025 di bawah rencana Gaza Presiden AS Donald Trump.
Baca Juga
Studi: Pola Makan Berulang Bisa Bantu Turunkan Berat Badan
Siapkan Kejutan Besar, Iran Ungkap Penyebab Strategi Militer AS tak Efektif
Menteri PKP Respons Tiga Aset KAI di Tanah Abang Dikuasai Swasta
“Yang diperlukan adalah memberikan tekanan kepada Israel agar memenuhi kewajibannya dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata sebelum membahas fase kedua, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah Amerika," ujar ujar juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaida dalam sebuah pernyataannya.
Pada Jumat pekan lalu, Hamas menyatakan bahwa delegasinya, yang dipimpin oleh kepala Gaza, Khalil al-Hayya, bertemu dengan pejabat Mesir dan perwakilan faksi-faksi Palestina.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Delegasi tersebut juga mengadakan pertemuan dengan Nikolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, dengan kehadiran mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki.
Delegasi itu menekankan perlunya pelaksanaan penuh fase pertama perjanjian, serta menyebut bahwa mereka telah menerima undangan untuk melanjutkan pembicaraan di Kairo dalam beberapa hari ke depan.
Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, setelah dimediasi oleh Turki, Mesir, dan Qatar.
Sejak saat itu, Israel terus melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, dengan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 716 warga Palestina tewas dan 1.968 lainnya terluka sejak gencatan senjata diberlakukan.
Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri perang Israel selama lebih dari dua tahun yang menewaskan lebih dari 72.000 orang, melukai lebih dari 172.000 orang, serta menyebabkan kerusakan luas pada sekitar 90 persen infrastruktur sipil, dengan biaya rekonstruksi yang diperkirakan oleh PBB mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
