Penulis: Fityan
TVRINews, Berlin
Kementerian Pertahanan mengaktifkan kembali aturan wajib lapor untuk memetakan keberadaan warga laki-laki dalam kondisi darurat.
Sebuah klausul dalam paket kebijakan militer baru Jerman memicu perdebatan luas setelah diketahui bahwa warga laki-laki berusia hingga 45 tahun kini wajib mendapatkan izin dari angkatan bersenjata sebelum melakukan perjalanan panjang ke luar negeri.
Undang-undang yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 ini pada awalnya dirancang untuk memperkuat basis data militer nasional.
Namun, detail teknis mengenai pembatasan mobilitas warga sipil di masa damai tersebut luput dari perhatian publik hingga laporan media baru-baru ini mengangkatnya ke permukaan.
Berdasarkan aturan tersebut, pria berusia antara 17 hingga 45 tahun harus mengajukan otorisasi jika berencana menetap di luar Jerman selama lebih dari tiga bulan.
Kebijakan ini berpotensi berdampak pada jutaan warga, mulai dari mahasiswa yang menjalani program pertukaran, pekerja migran, hingga mereka yang sekadar mengambil cuti panjang (sabbatical).
Klarifikasi Kementerian Pertahanan
Menanggapi kegaduhan publik, Kementerian Pertahanan Jerman mengonfirmasi keberadaan aturan tersebut namun berupaya meredam kekhawatiran warga.
Juru bicara kementerian menyatakan bahwa regulasi ini sebenarnya bertujuan untuk memetakan keberadaan calon personel jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat nasional.
"Sesuai dengan bunyi undang-undang, laki-laki berusia 17 tahun ke atas wajib mencari persetujuan terlebih dahulu dari pusat karier Bundeswehr terkait untuk tinggal di luar negeri lebih dari tiga bulan," ujar juru bicara kementerian tersebut dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Frankfurter Rundschau.
Pihak kementerian menekankan bahwa aturan ini merupakan adopsi kembali dari regulasi era Perang Dingin yang sebelumnya tidak memiliki konsekuensi praktis atau sanksi hukum yang berat.
Visi Kekuatan Militer Merz
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Kanselir Friedrich Merz untuk membangun militer konvensional terkuat di Eropa.
Di bawah kepemimpinan Merz, Jerman berkomitmen meningkatkan jumlah personelnya menjadi 460.000 pada tahun 2035 terdiri dari 260.000 tentara aktif dan 200.000 reservis.
Meskipun wajib militer secara penuh telah ditangguhkan sejak 2011 di era Angela Merkel, situasi geopolitik saat ini memaksa Berlin untuk bersikap lebih proaktif.
"Kami akan memperjelas melalui regulasi administratif bahwa otorisasi dianggap diberikan secara otomatis selama dinas militer bersifat sukarela," tambah juru bicara kementerian, seraya menjanjikan proses yang tidak birokratis bagi warga.
Konteks Geopolitik
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional dan ketidakpastian komitmen keamanan transatlantik.
Jerman telah mengalokasikan lebih dari €500 miliar untuk pertahanan antara tahun 2025 hingga 2029, sebuah pergeseran kebijakan yang signifikan setelah bertahun-tahun menerapkan pengetatan anggaran militer.
Meski pemerintah menjamin bahwa izin akan diberikan secara rutin, banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal kembalinya peran negara yang lebih tegas dalam urusan pertahanan individu warga negaranya.
Editor: Redaksi TVRINews
