JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tegas menghentikan penugasan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) imbas tewasnya tiga prajurit dari Indonesia.
SBY juga menyarankan PBB memindahkan lokasi penugasan bagi para prajurit yang ditugaskan untuk misi perdamaian.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," kata SBY dalam unggahan akun X, @SBYudhoyono pada Minggu (5/4/2026).
Baca juga: Kisah SBY Kirim AHY Jadi Pasukan Perdamaian Pertama ke Lebanon
SBY mendorong Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas.
Sebab, menurut SBY, tugas Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini adalah untuk menjaga perdamaian atau peacekeeping, bukan membuat perdamaian atau peacemaking.
Ia mengatakan, peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.
Hal ini juga diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB.
Para penjaga perdamaian tersebut juga tidak sedang menjalankan Chapter 7 Piagam PBB yang tengah melakukan tugas untuk sebuah peacemaking.
Baca juga: Akui Tak Mudah, SBY Tetap Minta PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon
SBY menyebut, mereka bertugas di wilayah 'blue zone' atau bukan merupakan daerah pertempuran atau war zone.
"Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah," lanjutnya.
Bahkan, menurut dia, ada kabar bahwa pasukan Israel sudah maju 7 km dari blue line tersebut.
"Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung," imbuh SBY.
Di kesempatan ini, SBY menegaskan, dirinya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil.
Meski investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah, namun harus tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal.
"Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi," kata SBY.
