Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan melalui kolaborasi lintas sektor. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung lahan milik PT KAI di Tanah Abang, Jakarta, yang akan dikembangkan menjadi hunian vertikal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan PT Astra International meninjau lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu, 5 April 2026.
Peninjauan ini menjadi bagian dari tindak lanjut koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan hunian.
Lahan seluas sekitar 3 hektare di sekitar Stasiun Tanah Abang tersebut diketahui berstatus clear and clean, meski saat ini masih ditempati secara ilegal oleh masyarakat.
Maruarar menegaskan, percepatan pembangunan hunian di lahan negara membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
"Kita ingin menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat melalui kolaborasi. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan koordinasi, BUMN menyediakan lahan, dan swasta mempercepat pembangunan," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Senin, 6 April 2026.
Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan seluruh aspek legalitas dan kepastian hukum lahan dapat diselesaikan dengan baik agar proses pembangunan berjalan lancar.
Selain menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga membuka peluang agar hunian yang dibangun dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan menengah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus menciptakan hunian yang lebih inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, PT Astra International menyatakan kesiapan untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan membangun hingga 1.000 unit hunian di atas lahan milik PT KAI, dengan status kepemilikan tetap berada pada negara.
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menilai, pembangunan hunian vertikal menjadi solusi jangka panjang dalam penataan kawasan padat, khususnya untuk mengatasi keberadaan permukiman di bantaran rel.
Dukungan juga disampaikan oleh BP BUMN yang menilai langkah ini sebagai bagian dari optimalisasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ke depan, BUMN disebut siap menyiapkan lahan lain di berbagai kota untuk program serupa.
Selain di Tanah Abang, Kementerian PKP bersama PT KAI juga tengah mengkaji pemanfaatan lahan di kawasan Kampung Bandan dan Kemukus sebagai lokasi pengembangan hunian berikutnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, pembangunan hunian vertikal di atas lahan negara diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan.
Editor: Redaktur TVRINews
