Terkini, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu rumah tangga, RT/RW, hingga kelurahan.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mendukung terwujudnya lingkungan kota yang bersih, asri, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama para camat dan lurah se-Kota Makassar yang membahas strategi penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kewilayahan, Senin 6 April 2026.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa persoalan sampah harus ditangani secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, tidak hanya mengandalkan pengangkutan ke TPA, tetapi juga pengolahan dari sumbernya.
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan bahwa produksi sampah di Kota Makassar saat ini mencapai kurang lebih 800 ton per hari, sementara kapasitas pengangkutan sampah baru berada di kisaran 67 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama, terutama dalam meningkatkan sistem pengangkutan, pengolahan, dan pengurangan sampah dari sumbernya.
“Ini menjadi bagian dari upaya kita dalam mengejawantahkan program Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan wilayah yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Karena itu, kita harus memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang kita miliki,” ujar Appi pada Senin 6 April 2026.
Pemerintah Kota Makassar juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam pengelolaan sampah, baik melalui penambahan armada pengangkut, penambahan tenaga kerja kebersihan, maupun dukungan fasilitas pengolahan sampah berbasis masyarakat di setiap wilayah.
Selain itu, pemerintah akan mendorong pengelolaan sampah plastik melalui bank sampah agar memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat.
Sementara itu, sampah organik dan sampah rumah tangga akan dikelola melalui pengolahan kompos, pembangunan biopori, serta penyediaan fasilitas pengolahan sampah di tingkat masyarakat.
“Ke depan, kita menargetkan seluruh kelurahan, bahkan sampai tingkat RT dan RW, minimal memiliki biopori dan fasilitas pengolahan sampah organik agar sampah rumah tangga bisa tertangani dari sumbernya. Dengan demikian, beban pengangkutan ke TPA dapat berkurang secara bertahap,” lanjutnya.
Pemerintah juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini masih menggunakan sistem open dumping.
Sesuai target pemerintah pusat, pada tahun 2026 diharapkan sudah tidak ada lagi TPA yang menggunakan sistem open dumping. Oleh karena itu, pemerintah kota berencana melakukan pembenahan dan mengubah sistem TPA menjadi sanitary landfill sebagai bagian dari perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar.
Menurut pemerintah kota, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan sampah, terutama kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga dan tidak membuang sampah sembarangan.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga menyoroti bahwa TPA kota turut menerima sampah dari wilayah sekitar seperti Kabupaten Gowa dan beberapa daerah lainnya, sementara biaya pengelolaan sebagian besar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar.
Hal ini menjadi perhatian dalam penyusunan sistem pengelolaan sampah ke depan agar lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap melalui penguatan pengelolaan sampah dari tingkat kelurahan dan masyarakat, volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara bertahap, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi dan ramah lingkungan.
