HARIAN FAJAR, TAKALAR- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar yang digelar di Gedung Lantai II DPRD, Senin, 6 April, mendadak diskors setelah memicu kekecewaan anggota dewan.
Agenda utama rapat yang sedianya membahas pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Takalar Tahun 2025 tidak berjalan mulus. Sejumlah fraksi memilih menghentikan jalannya sidang lantaran dokumen rekomendasi dari Pemerintah Daerah dinilai disampaikan terlalu lambat.
Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, membuka secara resmi rapat paripurna tersebut yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Namun, saat memasuki agenda pemandangan umum fraksi, suasana berubah tegang. Para anggota DPRD menyampaikan protes keras karena dokumen rekomendasi dari pihak eksekutif baru diterima pada pagi hari, bahkan disebut hanya dibagikan melalui pesan WhatsApp.
Kondisi ini membuat anggota dewan mengaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi.
“Bagaimana kami bisa memberikan pandangan yang komprehensif jika bahan baru diberikan pagi ini. Ini tidak profesional,” ujar salah satu anggota dewan dalam forum tersebut.
Akibatnya, mayoritas fraksi sepakat meminta agar agenda pemandangan umum fraksi didiskors hingga seluruh materi dapat dipelajari secara menyeluruh.
Dalam rapat paripurna tersebut, sebenarnya terdapat empat agenda penting yang dijadwalkan, yakni:
Pemandangan umum fraksi dan jawaban Bupati terhadap LKPJ Tahun 2025
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati 2025 Pembentukan Pansus Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025)
Pengumuman usulan pembahasan Ranperda di luar Propemperda 2025
Namun, tersendatnya agenda pertama berdampak pada keseluruhan jalannya rapat.
Sejumlah anggota DPRD menilai keterlambatan penyampaian dokumen ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Takalar.
Rapat akhirnya diskors dengan harapan pembahasan dapat dilanjutkan setelah seluruh fraksi menerima dan mempelajari dokumen secara utuh.
Sorotan publik kini tertuju pada kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar, yang dinilai belum maksimal dalam mendukung kelancaran fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam pembahasan LKPJ yang menjadi indikator penting evaluasi kinerja kepala daerah. (mgs)
