JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan pengalamannya saat menjadi Kepala Pengamat Militer Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Saat itu, SBY sebagai Kepala Pengamat Militer PBB kerap menginvestigasi pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.
"Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan," ujar SBY dalam unggahannya di akun X @SBYudhoyono, dikutip Senin (6/4/2026).
Baca juga: SBY Minta PBB dan UNIFIL Jelaskan Penyebab Tewasnya Prajurit TNI di Lebanon
Hal itu diceritakan SBY untuk mendorong PBB menginvestigasi kematian tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian atau UNIFIL.
Ketiganya adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.
Meskipun ia memahami, investigasi di daerah konflik bersenjata seperti Lebanon memang tidaklah mudah.
"PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi," ujar SBY.
"Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative)," sambungnya.
Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah dan TNI Harus Evaluasi Berkala Keamanan Prajurit TNI di Lebanon
Ia menjelaskan, satuan pemeliharaan perdamaian PBB yang berada di Lebanon bertugas untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan membuat perdamaian (peacemaking).
Adapun peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.
Mereka bertugas di blue line atau di wilayah blue zone, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau war zone.
"Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah," ujar SBY.
Baca juga: Prajurit TNI di Lebanon Berlindung di Bunker, Anggota DPR: Kesiapsiagaan yang Tak Bisa Ditawar
SBY turut mendapat kabar bahwa pasukan Israel sudah maju 7 km dari Blue Line dan berbahaya bagi peacekeeper, karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," tegas SBY.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
