Liputan6.com, Jakarta - Di tengah duka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon, Indonesia tercatat sebagai penyumbang pasukan terbesar dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per 30 Maret 2026, Indonesia menempatkan 755 personel dalam misi tersebut. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai kontributor terbesar, unggul tipis dari Italia yang mengirimkan 754 prajurit.
Advertisement
Secara keseluruhan, UNIFIL diisi 7.505 personel dari 47 negara. Komposisi ini menunjukkan bahwa misi di Lebanon selatan merupakan salah satu operasi penjaga perdamaian paling kompleks yang dijalankan PBB.
Di bawah Indonesia dan Italia, terdapat Spanyol dengan 658 personel, India 642 personel, serta Ghana 624 personel sebagai kontributor utama lainnya.
Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi penyumbang terbesar, disusul Malaysia dengan 515 personel, Kamboja 181 personel, dan Brunei Darussalam 21 personel. Secara global, kontribusi juga datang dari China (471 personel), Nepal (553), dan Perancis (605).
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan bahwa peran besar Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon berawal dari inisiatif pemerintahannya saat menjabat.
"Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon. Ini ada sejarahnya," kata SBY seperti dikutip dari akun X pribadinya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, latar belakang pengiriman pasukan tersebut tidak terlepas dari konflik yang terjadi pada Agustus 2006 antara Israel dan Lebanon, yang menimbulkan banyak korban, terutama dari pihak Lebanon.
SBY juga mendorong langkah diplomasi melalui kerja sama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak," jelasnya.
Pertemuan darurat tersebut kemudian digelar di Kuala Lumpur dan dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora.
