Fraksi Demokrat soal RUU Perampasan Aset: Setiap Warga Harus Deklarasi Kekayaan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menyatakan konsep perampasan aset tanpa putusan pidana atau non conviction based (NCB) dapat dipertimbangkan dalam RUU Perampasan Aset.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar hukum pidana di DPR RI, Senin (6/4).

Benny menilai konsep NCB terbatas, seperti yang diusulkan akademisi, masih dapat diterima, khususnya dalam kondisi tertentu seperti pelaku meninggal dunia.

“Ya kalau meninggal dunia, oke, nggak masalah. Poin saya adalah kalau memang negara ini sungguh-sungguh mau memberantas korupsi, maka usulan UNCAC itu penting, NCB,” ujarnya.

Ia bahkan membuka peluang penerapan NCB yang lebih luas, selama disertai perangkat hukum yang mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Bagi saya tidak terbatas pun nggak masalah. Pertanyaannya, apa perangkat hukum yang harus disiapkan supaya tidak ada abuse of power tadi?” lanjutnya.

Namun, Benny menegaskan penerapan NCB secara absolut memiliki konsekuensi besar, yakni kewajiban seluruh warga negara untuk mendeklarasikan kekayaan.

“Konsekuensinya itu adalah setiap warga negara harus declare semua kekayaannya,” ucapnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengatasi praktik nominee mechanism, di mana aset hasil kejahatan disamarkan atas nama pihak lain.

“Banyak kekayaan si terpidana ini yang dititipkan pada pihak lain atau orang lain yang kita sebut dengan nominee mechanism,” jelasnya.

Benny menilai, praktik nominee menjadi hambatan serius dalam penelusuran aset hasil korupsi karena kepemilikan sebenarnya sulit diidentifikasi.

“Nominee-nominee ini, kekayaan pakai nama si A, nama si B,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang mewajibkan seluruh warga negara dewasa melaporkan kekayaan, tidak hanya pejabat publik.

Ia menambahkan, aset yang tidak dilaporkan seharusnya dapat dianggap tidak memiliki pemilik yang sah dan berpotensi dirampas negara.

“Kalau tidak ada tuannya, silakan dirampas untuk negara,” katanya.

Benny menilai pengaturan tersebut penting agar kebijakan NCB, baik terbatas maupun absolut, dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan celah penyalahgunaan.