Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat penuntasan tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikannya saat konferensi pers Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi TBC sangat bergantung pada kepemimpinan daerah, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan penanggulangan TBC ke dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.
"Tuberkulosis ini bukan semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga akan berdampak pada produktivitas masyarakat, masalah kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini harus ditangani serius karena bisa menghambat agenda pembangunan nasional," kata Wiyagus.
Ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam penanggulangan TBC telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi Pemda untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari ancaman TBC.
Lebih lanjut, Wiyagus meminta agar percepatan penanggulangan TBC di daerah diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan perencanaan, peningkatan alokasi anggaran, hingga pemberdayaan perangkat daerah sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan TBC diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, hingga pencegahan secara terintegrasi.
Wiyagus kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa percepatan yang lebih masif dan terkoordinasi, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor, menjadi sangat mendesak.
"Harus solid dengan stakeholder lainnya, sehingga eliminasi TBC ini benar-benar bisa diwujudkan oleh kita bersama," tutupnya.
Sebagai informasi, konferensi pers ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus serta perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Indonesia.
