JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih memformulasi harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Pemerintah memastikan pasokan BBM, avtur, dan LPG untuk kebutuhan nasional tetap terkendali.
Bahlil, saat dijumpai di kantornya di Jakarta, Senin (6/4/2026), mengatakan bahwa pemerintah masih menggodok formulasi terbaik terkait rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Penyesuaian harga yang biasanya diumumkan di awal bulan ditetapkan pemangku kepentingan terkait.
Pembahasan, menurut dia, dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha swasta. “Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kita lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan usaha swasta lainnya,” katanya.
Eskalasi konflik antara AS-Israel dan Iran, mulai akhir Februari 2026 menyebabkan harga minyak mentah melonjak di atas 100 dolar AS per barel. Sebelumnya, harganya di lebih-kurang 70 dolar AS per barel.
Ia menegaskan, pemerintah saat ini masih melakukan simulasi dan perhitungan agar keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat. Tidak hanya bahan bakar nonsubsidi, pemerintah juga mengantisipasi tambahan beban biaya bagi masyarakat pengguna BBM bersubsidi. Terkait BBM tersebut, baik Pertalite maupun solar, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengubah harga.
Sementara itu, harga bahan bakar untuk pesawat terbang atau avtur telah naik. Ini dinilai sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar global. Pesawat-pesawat Indonesia maupun dari luar negeri yang masuk, telah dikenakan kenaikan harga avtur oleh Pertamina.
Harga avtur di Indonesia, menurut Bahlil, masih cukup bersaing dibandingkan negara-negara lain, terutama di kawasan sekitar. “Tetapi kenaikan itu dibandingkan dengan harga avtur di negara lain, khususnya tetangga, itu kita masih jauh lebih kompetitif,” tutur dia.
Bahlil mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman. “Sekarang ini stok kita masih dalam taraf stok minimum nasional. Jadi insya Allah clear,” ujar dia.
Ia mengakui situasi pasar energi global saat ini sangat kompetitif, bahkan dalam skema lelang sekalipun. Dalam kondisi pasar global yang ketat, pasokan yang semula sudah tersedia pun masih bisa berpindah ke pembeli lain jika ada penawaran harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif pasokan untuk meminimalkan risiko gangguan suplai.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan impor BBM dari Rusia, ia tidak memberikan jawaban pasti. Hal yang pasti, ia menambahkan, pemerintah membuka semua opsi sumber pasokan energi demi menjaga ketersediaan di dalam negeri.
Prinsip tersebut juga berlaku bagi penyediaan Liquified Protoleum Gas (LPG). Meski diklaim masih aman, Bahlil menyampaikan, pemerintah, telah melakukan penyesuaian sumber pasokan untuk mengantisipasi gangguan dari kawasan Timur Tengah.
“LPG sampai dengan sekarang, insya Allah doain kita tetap aman. Karena yang kita ambil dari Middle East itu sudah kita alihkan ke negara lain. Seperti di Amerika, di Australia, beberapa negara lain,” ujar Bahlil.
Bahlil juga memastikan program biodiesel B50 sebagai solusi mengurangi kebutuhan minyak mentah dan BBM tetap berjalan sesuai rencana. Ia menyebut uji coba implementasi B50 telah berlangsung sekitar enam bulan pada berbagai moda dan alat operasional.
“B50 sudah hampir 6 bulan kita melakukan uji pakai di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, kemudian truk. Dan sekarang masih bergulir terus,” kata dia.
Menurut Bahlil, hasil uji coba sejauh ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pemerintah tetap menargetkan implementasi B50 mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.
Guna menjaga ketahanan stok dan harga BBM, pemerintah juga membuat kebijakan pembatasan pembelian BBM hingga bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) selama satu hari bagi ASN.
Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai, penghematan BBM oleh konsumen bisa saja dilakukan oleh Pertamina sebagai salah satu operator penjual BBM.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah menimbang beban biaya yang harus ditanggung Pertamina. Jika subsidi BBM akan dipertahankan saat ini, tanpa penyesuaian seperti yg dikerjakan beberapa negara tetangga lainnya, maka beban struktur pembiayaan Pertamina akan sangat bengkak.
"Daya tahan Pertamina bergantung seberapa lama geopolitical exposure akan berlangsung. Meskipun pembayaran piutang subsidi masa lalu sudah diselesaikan dan metoda pembayaran dari pemerintah yang dipercepat (bulanan) membantu cash flow Pertamina, saya kira ini bisa ditanggung dalam jangka pendek saja," ujarnya.
Dengan laba 2025 senilai Rp 45 triliun dan arus kas yang kuat karena pembayaran subsidi pemerintah yang lebih disiplin, Toto melanjutkan, Pertamina diperkirakan bisa menanggung beban ini sampai dengan semester I-2026.
Namun, apabila krisis berlangsung lebih panjang, maka pemerintah yang harus menanggung beban kebijakan subsidi BBM ini. Ini menjadi skenario lain kalau harga minyak tidak turun dibawah 100 dolar AS per barel pada semester ke-dua.
Pertamina diperkirakan bisa menanggung beban ini sampai dengan semester I-2026.
Lembaga Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) dalam laporan terbarunya, menyatakan, penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi militer sejak 28 Februari 2026 telah menyebabkan harga minyak mentah melonjak tajam. Harga Brent mencapai 126 dolar AS per barel dan Dubai menyentuh 113 dolar AS per barel hingga akhir Maret.
Kondisi ini diperparah dengan pembengkakan biaya logistik pengiriman minyak yang berisiko meningkatkan inflasi dan biaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Akibatnya, pertumbuhan perdagangan barang global pada 2026 diprediksi akan melambat dalam rentang 1,5 persen hingga 2,5 persen.
Dampak finansial dari krisis ini akan memukul negara-negara berkembang. Saat ini saja, negara-negara di kelompok ini menghadapi pelemahan nilai tukar mata uang, penurunan harga saham, dan lonjakan biaya pinjaman luar negeri.
Sebanyak 3,4 miliar orang di 46 negara berkembang kini terjebak dalam beban utang yang sangat berat. Anggaran untuk pembayaran bunga utang sudah melampaui belanja untuk kesehatan atau pendidikan.
Menanggapi situasi yang semakin buruk ini, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan penghentian perang segera demi menghindari kehancuran ekonomi global yang lebih dalam.
"UNCTAD juga mendesak adanya akses pembiayaan darurat, bantuan utang, dan kebijakan stabilisasi harga untuk melindungi populasi yang paling rentan," katanya.
