Bisnis.com, JAKARTA — Prospek sektor keuangan ke depan dinilai semakin menantang di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu perang AS-Israel vs Iran.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tekanan terhadap sektor keuangan tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan berpotensi persisten dan berdampak langsung terhadap kualitas kredit perbankan.
“Prospek sektor keuangan makin menantang ke depan, terutama dalam menjaga kualitas kredit dan volatilitas pasar. Krisis minyak karena konflik Timur Tengah dampaknya bukan temporer tapi persisten ke sektor keuangan,” ujar Bhima kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).
Harga minyak global melonjak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang fasilitas energi Iran jika Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali. Padahal, selama ini Selat Hormuz terbuka bagi seluruh pihak, tetapi kemudian AS-Israel menyerang Iran dan Negara Persia itu merespons dengan membatasi lalu lintas Selat Hormuz.
Berdasarkan data TradingView pada Senin (6/4/2026), harga minyak mentah Brent naik 1,4% menjadi US$110,60 per barel.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat meningkat 1,8% menjadi US$113,60 per barel. Kenaikan harga dipicu eskalasi ketegangan antara AS dan Iran, termasuk ancaman terbuka Trump melalui platform Truth Social.
Baca Juga
- OJK Minta Bank hingga Leasing Lakukan Assessment Risiko Lanjutan Akibat Perang AS Vs Iran
- Bank Bangkrut Bertambah, OJK Cabut 6 Izin Usaha Bank hingga Maret 2026
Dalam unggahannya, Trump menyatakan ultimatum keras kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Ancaman tersebut kemudian direspons pejabat senior Iran yang menegaskan jalur tersebut tidak akan dibuka hingga ada kompensasi penuh atas kerusakan akibat perang.
Di sisi lain, Oman menggelar pertemuan dengan Iran untuk membahas kemungkinan pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut.
Negara-negara anggota OPEC+ juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi serangan terhadap fasilitas energi, meskipun telah menyepakati peningkatan produksi minyak sebesar 206.000 barel per hari mulai Mei.
Bhima menilai lonjakan harga energi berpotensi mendorong inflasi yang saat ini masih tertahan, tetapi bisa meningkat signifikan dalam waktu dekat. Kondisi tersebut berisiko menekan kemampuan bayar debitur.
“Inflasi yang sekarang ditahan, bisa naik signifikan dan ini jadi masalah serius bagi kemampuan bayar debitur,” jelasnya.
Dia menguraikan, kualitas kredit perlu dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perbedaan karakter antara kredit yang bergantung pada program pemerintah dengan kredit berbasis permintaan swasta murni, yang memiliki profil risiko berbeda.
Kedua, bank perlu mencermati apakah sektor kredit yang terdampak bersifat siklikal atau jangka panjang. Misalnya, krisis energi dapat memicu lonjakan harga komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel, namun sifatnya fluktuatif.
“Bank perlu hati-hati karena siklus naiknya harga komoditas bisa rollercoaster alias berlangsung singkat,” ujarnya.
Ketiga, faktor permintaan riil masyarakat juga menjadi penentu kualitas kredit. Dalam hal ini, kelompok kelas menengah dan aspiring middle class dinilai paling rentan terhadap tekanan inflasi.
“Yang perlu jadi perhatian adalah debitur kelas menengah yang rentan dengan tekanan inflasi. Sementara perlindungan sosial lebih banyak ke kelas bawah. Jadi kelas menengah yang lebih dulu merembet ke NPL dibanding segmen kelas bawah,” kata Bhima.
Adapun, kenaikan harga energi juga mulai berdampak pada harga bahan bakar di Amerika Serikat. Berdasarkan data AAA, harga rata-rata bensin di negara tersebut mencapai US$4,11 per galon pada Minggu, level tertinggi sejak 2022, atau naik hampir 38% sejak pecahnya konflik.
