Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait wacana pemotongan gaji menteri di tengah langkah efisiensi anggaran pemerintah.
Wacana pemotongan gaji menteri mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3).
Langkah ini dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta imbas memanasnya konflik di Timur Tengah.
Purbaya mengaku tidak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan pada jajaran menteri. Meski begitu, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau (potong gaji) DPR saya nggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (6/4).
Ia juga menyatakan secara pribadi tidak mempermasalahkan jika gajinya sebagai Menteri Keuangan ikut dipotong. Bahkan, ia sempat melontarkan candaan terkait hal tersebut.
"Nggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?" canda Menkeu.
Lebih lanjut, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri bisa mencapai sekitar 25 persen. Namun, ia menegaskan angka tersebut masih sebatas prediksi dan belum dibahas secara resmi.
"Kayaknya 25 persen, mungkin. Belum, belum (belum ada pembicaraan). Saya tebak kira-kira 25 persen," tegasnya.
Sebagai bendahara negara, Purbaya mengakui sudah ada pembicaraan yang mengarah pada opsi pemangkasan gaji menteri. Kendati demikian, ia kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut belum final.
"Ada pembicaraan seperti itu tapi keputusan terakhirnya masih belum clear,” jelas dia.
