Pada kuartal pertama tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit yang substansial, mencapai Rp240,1 triliun. Angka defisit tersebut setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"Dengan demikian, defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).
Angka tersebut menunjukkan pelonggaran anggaran yang lebih besar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dimana defisit tercatat sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41% terhadap PDB.
Pemerintah menargetkan batas atas defisit anggaran untuk tahun 2026 mencapai 2,68% dari PDB, sehingga defisit pada kuartal ini masih dalam batas yang dapat diterima jika dilihat dari konteks yang lebih luas.
Penyebab Defisit APBN 2026Defisit APBN 2026 dipicu oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan belanja negara yang signifikan berkontribusi pada pelebaran defisit ini. Kementerian Keuangan mencatat bahwa belanja negara mencapai Rp815 triliun, meningkat sebesar 31,4% dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, pendapatan negara tidak mampu mengejar pertumbuhan belanja, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam anggaran. Selain itu, desian fiskal yang diutamakan oleh pemerintah juga menjadi salah satu penyebab utama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran negara memang dirancang untuk mengalami defisit, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata sepanjang tahun.
"Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini," sambungnya.
Komposisi Pendapatan dan BelanjaDalam rincian penerimaan negara, total pendapatan tercatat sebesar Rp574,9 triliun per Maret 2026. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp462,7 triliun, yang tumbuh 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penerimaan yang ada tidak cukup untuk menutupi laju belanja negara yang lebih cepat.
Di sisi belanja, komposisi total mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun, dengan rincian belanja kementerian/lembaga mencapai Rp281,2 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah tetap stabil di level Rp204,8 triliun.
Perbandingan antara belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki porsi yang lebih besar dalam belanja tahun ini, sebagai upaya untuk mendorong akselerasi pembangunan.
Strategi Pemerintah dalam Mengatasi DefisitMenghadapi kondisi defisit yang melebar, pemerintah menyusun strategi untuk mengatasi situasi ini. Salah satu fokus utama adalah akselerasi belanja, yang dimaksudkan agar dampak ekonomi dari belanja negara dapat terasa lebih cepat. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menegaskan bahwa percepatan belanja dilakukan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil.
"Ini by design percepatan belanja seperti yang saya bilang tadi, anggaranya sudah ada, K/L kerja lebih cepat. Ini akan memberikan kontribusi yang kuat pada pertumbuhan PDB di triwulan 1 2026," tutur Purbaya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan keseimbangan fiskal meski dalam kondisi defisit. Mereka terus melakukan monitoring pendapatan dan belanja sepanjang tahun, dengan hati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan anggaran.
Lebih lanjut, peran APBN sebagai peredam gejolak ekonomi juga menjadi fokus perhatian. Di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut, pemerintah berupaya agar kombinasi antara penerimaan yang tumbuh dan belanja yang dipercepat dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi pada kuartal pertama, pemerintah optimis bahwa strategi ini akan berhasil.
