JAKARTA, DISWAY.ID - Di tengah bayang-bayang gejolak global yang belum juga mereda, pengelolaan dana haji Indonesia menghadapi ujian tersendiri.
Fluktuasi nilai tukar, ketegangan geopolitik, hingga dinamika ekonomi dunia menjadi faktor yang tak bisa dihindari dalam menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
BACA JUGA:BPKH-Muhammadiyah Perkuat Kampanye Green Hajj, Dorong Haji Peduli Lingkungan
BACA JUGA:Aset Konsolidasi BPKH Rp238,99 Triliun pada 2025, Nilai Manfaat Tetap Terjaga
Namun, di tengah tekanan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan satu hal, stabilitas dana haji tetap menjadi prioritas utama.
Komitmen itu bukan sekadar janji. BPKH menegaskan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menahan potensi pembengkakan biaya haji 2026 yang dipicu oleh ketidakpastian global. Strategi tersebut dirancang sejak dini, bahkan sebelum tekanan geopolitik meningkat tajam.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, mengungkapkan bahwa struktur biaya haji Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan mata uang asing. Sekitar 80 persen komponen pembiayaan bergantung pada Dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi.
BACA JUGA:Dana Haji Dianggap 'Mirip Ponzi’, BPKH Dorong Sistem Individual Account
“Kondisi ini membuat pergerakan kurs menjadi salah satu risiko utama dalam pembiayaan haji,” ujar Fadlul Imansyah, Senin, 6 April 2026.
Ketergantungan yang tinggi terhadap valuta asing itulah yang mendorong BPKH mengambil langkah mitigasi lebih agresif. Salah satunya dengan menempatkan cadangan devisa dalam bentuk Dolar AS dan Riyal Saudi sejak awal. Langkah ini dinilai efektif untuk meredam dampak lonjakan kurs yang kerap terjadi secara tiba-tiba.
Tak hanya itu, pola penyaluran dana juga dilakukan secara bertahap. Strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan arus kas sekaligus menghindari tekanan likuiditas di tengah kondisi global yang fluktuatif.
“Kalau dari sisi nilai dana segala macamnya sih, enggak ada isu sih. Dari sisi likuiditas, dari sisi keamanan, dari sisi investasi dan sebagainya itu, Alhamdulillah sampai saat ini kami terus melakukan mitigasi risiko secara konsisten,” kata Fadlul.
Di balik kehati-hatian tersebut, performa pengelolaan dana haji justru menunjukkan tren positif. Hingga akhir 2025, nilai manfaat dari hasil investasi yang dikelola BPKH tercatat mencapai Rp12 triliun. Angka ini menjadi salah satu penopang penting dalam menjaga keterjangkauan biaya haji bagi jemaah.
BACA JUGA:Buntut Kaburnya Alung saat Mau di-BAP, Perwira Polda Jambi Kena Sanksi Demosi: Lalai atau Dilepas?
Nilai manfaat itu kemudian dialokasikan untuk membantu pembiayaan, baik bagi jemaah yang masih dalam daftar tunggu maupun yang akan berangkat pada tahun berjalan. Untuk musim haji 2026, BPKH menyiapkan subsidi rata-rata sebesar Rp33 juta per jemaah. Sementara biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah berada di kisaran Rp54 juta.
- 1
- 2
- »
