Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menolak usulan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, soal pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah defisit anggaran.
Dia pun mengingatkan agar jangan sampai pemerintah mengotak-atik program subsidi rakyat kecil.
Advertisement
"Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Selain Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Ia menyebut subsidi energi harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dengan sistem distribusi yang lebih akurat dan terverifikasi.
Oleh karena itu, Said menilai, pendekatan berbasis data saja tidak cukup. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme verifikasi berlapis, seperti penggunaan identifikasi biometrik, termasuk sidik jari atau retina mata.
"Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg," kata dia.
Dari data alokasi untuk sekitar 8,6 juta penerima, lanjutnya, jumlah yang benar-benar layak diperkirakan hanya sekitar 5,4 juta.
"Hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," kata dia.
