jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Cianjur kembali menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/4).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.
BACA JUGA: KPK Didesak Segera Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil Pikap
Langkah itu merupakan respons cepat atas surat resmi dari lembaga antirasuah tertanggal 26 Februari 2026, yang meminta pelengkapan bahan dan data tambahan dari laporan masyarakat.
Perwakilan LBH LMP Cianjur, Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk komitmen untuk mengawal kasus hingga tuntas.
BACA JUGA: 1.500 Guru Kembalikan Tamsil ke Pemkab Cianjur Setelah Tunjangan Profesi Cair
“Kami datang untuk melengkapi bahan dan data sesuai permintaan KPK. Ini bagian dari komitmen kami mengawal laporan masyarakat terkait dugaan praktik korupsi, termasuk indikasi jual-beli jabatan di Pemkab Cianjur,” tegas Iwan di Gedung KPK, Senin (6/4).
Iwan menjelaskan laporan pengaduan masyarakat tersebut sebenarnya telah diajukan sejak 9 Februari 2026 dengan nomor registrasi 2026-A-00674.
BACA JUGA: Kasus SPBU, KPK Panggil Bos PT Smartweb Dian Rachmawan
Dia menekankan bahwa dugaan praktik lancung tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Khususnya, kata Iwan, pasal-pasal yang mengatur mengenai praktik suap yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
“Kami ingin mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Cianjur. Aspirasi masyarakat harus dijaga agar ASN benar-benar profesional dalam melayani publik,” lanjutnya.
Iwan juga memberikan apresiasi kepada KPK yang dinilai kooperatif dalam menerima laporan, serta membuka ruang diskusi terkait materi pengaduan tersebut.
Namun, dia menegaskan bahwa masyarakat Cianjur menunggu langkah nyata dari lembaga pimpinan KPK tersebut.
“Kami mendesak KPK untuk segera melakukan penelusuran secara objektif dan profesional hingga ke tahap penyelidikan. Jangan biarkan dugaan ini menggantung, harus diungkap secara terang benderang,” pungkas Iwan.
LBH LMP Cianjur berjanji akan terus mengawal jalannya kasus demi memastikan pemerintahan di Cianjur bersih dari praktik-praktik koruptif yang merugikan kepentingan luas.(mcr8/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jawab Tudingan Intimidasi Istri Ono Surono saat Penggeledahan terkait Korupsi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
