Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu kementerian yang terkena efisiensi anggaran untuk DIPA anggaran tahun 2026. Kali ini, efisiensi anggaran tersebut mencapai Rp 12,71 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyebut pengurangan anggaran ini merupakan respons atas kondisi global dan agar defisit APBN tetap terjaga.
“Selanjutnya, penajaman belanja dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka mitigasi kondisi global dan menjaga defisit APBN tetap terkendali,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (7/4).
“Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp 12,71 triliun, sehingga rencana pagu DIPA 2026 menjadi sebesar Rp 106,18 triliun,” lanjutnya.
Meski demikian, Kementerian PU masih memproses detail dari efisiensi itu bersama unit organisasi (unor) terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan begitu, Dody juga belum memberikan detail resmi dari efisiensi tersebut kepada Komisi V DPR.
“Kami belum menyampaikan secara detail untuk mendapat persetujuan di Komisi V karena kami masih melakukan revisi anggaran bersama Unor terkait dan Kemenkeu yang diberikan tenggat waktu (deadline) 15 April 2026,” ujarnya.
Pagu anggaran Kementerian PU selama 2026 sebelumnya ada pada angka Rp 118,5 triliun. Setelah itu, terdapat penambahan pagu sebesar Rp 0,39 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sehingga anggaran berada pada posisi Rp 118,89 triliun sebelum efisiensi.
Memasuki bulan Maret, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga kesehatan APBN, termasuk melalui efisiensi belanja dan upaya peningkatan penerimaan negara. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
