Jakarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah konflik global.
Hal itu disampaikan Said merespons saran dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) yang meminta pemerintah untuk mengevaluasi subsidi BBM.
"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami nggak setuju," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6 April 2026.
Dibandingkan memangkas subsidi BBM, Said menilai pemerintah seharusnya fokus pada transformasi skema subsidi agar tepat sasaran. Salah satu contohnya, kata dia, yakni subsidi LPG 3 kilogram (kg).
"Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted. Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram," kata dia.
"Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia, menghambur-hamburkan anggaran LPG 3 kilo tabung 3 kilogram itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini lantas mempertanyakan mengapa subsidi untuk masyarakat miskin kerap dipersoalkan saat harga minyak dunia mengalami lonjakan.
"Kalau soal beban membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional apa sih yang tidak terbebani. Kan iya, kenapa kita mengotak-atik subsidi, kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik. Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik. Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang harga keekonomian. Itu lebih make sense," pungkas Said.
Untuk diketahui, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) sebelumnya meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dengan mengurangi beban subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) di tengah konflik global.
JK mengatakan, pengurangan subsidi telah dilakukan banyak negara untuk mengatasi potensi krisis.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata kata JK, Minggu, 5 April 2026.
