Acara pernikahan di Kampung Cikumpay, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (4/4/2026), jauh dari kata bahagia. Dadang (58), ayah pengantin perempuan, tewas dianiaya sejumlah preman. Di ruang yang seharusnya paling aman, seorang ayah justru kehilangan nyawanya.
Peristiwa bermula dari praktik pemalakan. Sedikitnya 10 pemuda setempat, diduga preman, mendatangi lokasi hajatan dan meminta uang pada tuan rumah.
Permintaan itu sempat dipenuhi. Adik korban memberikan Rp 100.000. Namun, itu tidak membuat para pelaku puas. Mereka kembali lagi dan meminta Rp 500.000 dengan alasan hendak membeli minuman keras.
Kali ini, Dadang menolak. Hal itu lantas dengan mudah memantik kemarahan.
Dalam situasi yang memanas, para pelaku langsung mengeroyok Dadang dan adiknya menggunakan bambu sepanjang 35 sentimeter. Korban terluka serius lalu meninggal. Korban saat ini telah dimakamkan di dekat rumahnya.
Polisi lantas mengejar para pelaku. Pelaku utama berinisial YI (38) ditangkap pada Senin, pukul 13.00 WIB. Dia ditangkap di jalan alternatif Sagalaherang, Kabupaten Subang, saat hendak kabur. Dia mengaku mabuk saat menganiaya korban.
Kini YI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan Pasal 466 Ayat 1 dan Ayat 3 Kitab Hukum Undang-undang Pidana Baru tentang Penganiayaan.
”Dia terancam pidana 7 tahun penjara,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta Komisaris Uyun Saepul. Terduga pelaku lainnya juga terus dicari.
Insiden di Purwakarta menunjukkan beragam ironi. Salah satu contohnya ketika ruang publik belum sepenuhnya bebas dari ancaman kekerasan. Dengan pemicu yang tampak sederhana, praktik premanisme dapat dengan cepat berubah menjadi tindakan brutal merenggut korban jiwa.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan belasungkawa dan memohon maaf atas insiden ini. Ia menyebut gagal memberikan perlindungan terhadap warga yang tengah melakukan hajatan di rumahnya sendiri.
”Ini menjadi pembelajaran kami dalam melindungi warga,” katanya.
Dedi mengatakan, premanisme memang menjadi musuh utama sejak ia pertama kali menjabat gubernur tahun lalu. Kasusnya terjadi di ruang publik dengan modus beragam.
Dari memalak pemilik pabrik kecil di Bekasi hingga menganggu investasi triliunan rupiah di pabrik mobil listrik di Subang. Modus pungutan liar di tempat wisata hingga fasilitas umum milik pemerintah juga terekam kamera dan viral di media sosial.
Menurut Dedi, salah satu upaya mengatasi premanisme dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme. Diresmikan pada 27 Maret 2025, satgas ini diklaim sudah ada di 27 kota dan kabupaten. Di dalamnya ada keterlibatan Polri, TNI, hingga satpol PP. Namun, pada praktiknya, celah hukum dan pembiaran masih menyuburkan praktik itu.
Kriminolog dan juga Guru Besar Universitas Islam Bandung Nandang Sambas menilai, kasus premanisme yang terjadi ruang publik dan menembus hingga ruang privasi warga menunjukkan ada masalah dalam sistem keamanan di Jabar.
Ia melihat masih adanya celah hukum akibat penegakan hukum yang selama ini tidak tegas. ”Aparat jangan kalah dengan aksi premanisme. Tindakan mereka tidak perlu ditoleransi. Masyarakat berharap aparat bertindak cepat dan tegas untuk menghadapi mereka,” ucap Nandang.
Dedi Mulyadi sadar dengan bahaya pembiaran tersebut. Untuk itu, dia getol mengunggah pembiaran premanisme di sejumlah daerah di Jabar lewat akun media sosialnya. Ada tempat parkir di perbatasan Subang dan Bandung Barat hingga pungutan liar ke warga saat melintas di Jembatan Cirahong di Tasikmalaya. Selain pemerintah dan aparat, ulah premanisme juga ikut diawasi warganet.
Dedi menyebutkan, kalau dibiarkan, ulah itu hanya akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional. ”Hal itu bisa berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar Dedi.
Akan tetapi, persoalan itu tidak berdiri sendiri. Sebagian kalangan percaya masalah ini juga didahului hilangnya kesempatan kerja. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, memaparkan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jabar.
Ia menjelaskan, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 18.815 pekerja di Jabar terkena PHK sepanjang 2025, sedangkan jumlah pengangguran mencapai 1,77 juta orang.
Data Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menguatkan fakta itu. Sedikitnya 15.000 buruh otomotif dan komponennya di Jabar di PHK kurun waktu Juni 2025-Januari 2026.
Mereka tersebar di Karawang dan Bekasi. Dari para buruh yang mengalami PHK tersebut, 80 persen berstatus kepala keluarga.
Tim Jurnalisme Data Harian Kompas juga mencatat Jabar menjadi daerah kedua terbesar setelah Jatim sebagai daerah dengan jumlah penganggur yang berpotensi mengisi posisi pekerja sampingan. Jumlahnya mencapai 582.173 orang.
Pengamat masalah sosial Jabar dan peneliti dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai, aksi premanisme yang terjadi di wilayah perdesaan tak bisa diatasi dengan masalah hukum saja.
Ia berpendapat, premanisme dipicu masalah kemiskinan yang belum ditangani optimal oleh pemerintah daerah setempat dan belum tersentuh pembangunan yang merata. Masyarakat yang terjerat aksi premanisme karena merasa inilah jalan termudah untuk mendapatkan pemasukan.
Hingga akhir tahun 2025, Badan Pusat Statisitik (BPS) menyebut, angka kemiskinan di Jabar mencapai 6,78 persen atau 3,55 juta orang. Ironisnya, tingginya kemiskinan di tengah langkah Jabar sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi tertinggi di Indonesia.
Pada 5 Februari 2026, BPS menyebut laju pertumbuhan ekonomi Jabar secara tahunan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang hanya tumbuh 5,39 persen.
Sementara nilai realisasi investasi di Jabar pada 2025 mencapai Rp 296,8 triliun. Angka ini mencapai 109,9 persen dari target yang ditetapkan.
”Masyarakat yang menjadi preman, baik di perkotaan maupun desa, adalah sebuah praktik yang sudah lama terjadi dan teroganisasi. Mereka adalah orang-orang yang kalah di tengah laju pembangunan,” kata Nandang.
Angka-angka itu menunjukkan persoalan premanisme tidak berdiri sendiri. Tanpa penanganan yang menyentuh akar persoalan, tempat paling nyaman pun tetap tidak aman dan dapat berujung pada tragedi, seperti yang dialami Nandang.
