Terkini, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus membenahi wajah kota melalui pendekatan terintegrasi berbasis regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
Penegasan itu disampaikan dalam arahannya kepada jajaran perangkat daerah, camat, dan lurah, Selasa (7/4/2026), dengan fokus pada penertiban administrasi, pengendalian aktivitas pergudangan, serta penanganan parkir liar yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Menurut Munafri, penataan kota tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi harus dibarengi penguatan sistem administrasi dan pengawasan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan.
“Kita mau tertib administrasi. Penataan gudang hingga penguatan peran camat dan lurah sangat penting untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Gudang dan Parkir Liar Jadi SorotanMunafri secara khusus menyoroti aktivitas pergudangan dan distribusi logistik di dalam kota, terutama di wilayah utara seperti Kecamatan Tallo, yang dinilai belum tertata dan berdampak langsung terhadap kemacetan.
Ia mengungkapkan masih maraknya praktik parkir kendaraan ekspedisi di badan jalan hingga lorong permukiman warga.
“Sering kali sopir membawa pulang kendaraan dan diparkir di lorong atau pinggir jalan. Ini menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Tidak boleh ada lagi aktivitas seperti ini tanpa izin,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh aktivitas pergudangan dan operasional logistik wajib berada dalam pengawasan ketat serta memenuhi aspek legalitas, termasuk perizinan dan kesesuaian tata ruang.
Kolaborasi Dishub, Satpol PP, dan Wilayah DiperkuatUntuk mengatasi persoalan tersebut, Munafri meminta sinergi kuat antara Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pengawasan, penertiban, hingga penegakan aturan.
“Setiap laporan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan koordinasi dinas terkait, termasuk penertiban tegas terhadap aktivitas yang melanggar,” tegasnya.
Camat dan Lurah Harus Jadi Problem SolverMunafri juga menekankan pentingnya peran camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan yang memahami kondisi wilayah secara detail.
Mulai dari data kependudukan, fasilitas pendidikan, hingga aktivitas investasi, seluruhnya harus terpetakan dengan baik agar kebijakan tidak bertabrakan dengan kondisi di lapangan.
“Camat dan lurah tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga harus menjadi problem solver yang responsif terhadap persoalan warga,” imbuhnya.
Ia turut mengingatkan agar kepemimpinan di tingkat wilayah tidak bersifat “one man show”, melainkan berbasis kerja tim dengan pembagian tugas yang jelas.
“Ini kerja tim. Harus ada distribusi tugas yang jelas agar pelayanan tetap berjalan,” katanya.
Dorong Inovasi dan Penataan LingkunganDalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Munafri mendorong aparatur wilayah untuk terus berinovasi dan memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai kompleksitas pelayanan saat ini membutuhkan sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif.
“Waktu 24 jam pun tidak cukup kalau tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan taman kota yang dinilai belum optimal dan meminta kejelasan pembagian tanggung jawab dengan dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.
“Harus jelas siapa yang bertanggung jawab agar taman terawat dengan baik,” tegasnya.
Jumat Bersih dan Apresiasi Kelurahan TerbaikMunafri menegaskan pentingnya konsistensi program “Jumat Bersih” dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk RT/RW.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan penghargaan kepada kelurahan terbaik dan terbersih pada peringatan Hari Jadi Kota Makassar.
“Insya Allah di bulan November, kita akan umumkan kelurahan terbersih dan terbaik dengan hadiah yang fantastis,” pungkasnya.
