Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis, To Lam resmi terpilih sebagai Presiden Vietnam untuk lima tahun ke depan setelah parlemen menyetujui pencalonannya secara bulat pada Selasa (7/4).
Keputusan ini menandai perubahan besar dalam sistem kepemimpinan kolektif Vietnam karena To Lam kini memegang dua jabatan kunci sekaligus, yakni kepala negara dan Sekjen Partai Komunis, mirip gaya kepemimpinan negara tetangganya, China.
Kantor berita Reuters melaporkan, pemilihan To Lam dilakukan oleh anggota Majelis Nasional setelah pencalonannya difinalisasi dalam pertemuan partai pada akhir Maret.
Sebelumnya, To Lam telah mengamankan masa jabatan kedua sebagai Sekretaris Jenderal pada Januari, yang kini memberinya mandat penuh memimpin negara selama lima tahun ke depan.
Analis menilai konsentrasi kekuasaan ini berpotensi menggeser Vietnam ke arah yang lebih otoriter meski di sisi lain bisa mempercepat pengambilan keputusan.
"Memusatkan kekuasaan lebih besar di tangan To Lam dapat menimbulkan risiko bagi sistem politik Vietnam, seperti meningkatnya otoritarianisme," kata Le Hong Hiep, dari ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura.
Namun, ia menambahkan langkah tersebut juga bisa berdampak positif bagi ekonomi.
"Konsolidasi ini memungkinkan Vietnam merumuskan dan menerapkan kebijakan dengan lebih cepat dan efektif," ujarnya.
To Lam sebelumnya sempat memegang dua jabatan tersebut untuk sementara setelah wafatnya Nguyen Phu Trong pada 2024.
Meski kemudian melepas jabatan presiden kepada Jenderal Luong Cuong, To Lam tetap aktif menjalankan peran kenegaraan, termasuk melakukan kunjungan luar negeri dan bertemu pemimpin dunia.
Dalam kebijakan ekonomi, To Lam dikenal sebagai sosok reformis yang mendorong perubahan besar untuk meningkatkan daya saing Vietnam.
Ia menargetkan pertumbuhan dua digit melalui model pembangunan baru yang tidak lagi bergantung pada manufaktur berbiaya rendah.
Langkah ini menuai pujian sekaligus kritik karena dinilai mengguncang stabilitas birokrasi dan dunia usaha.
To Lam juga mendukung ekspansi konglomerat swasta, namun tetap menegaskan peran utama perusahaan milik negara untuk menjaga keseimbangan internal partai.
Investor asing umumnya melihat To Lam sebagai pemimpin pro-bisnis, meski ada kekhawatiran soal potensi favoritisme, risiko korupsi, hingga gelembung aset.
Di bidang luar negeri, To Lam tetap mempertahankan strategi "Diplomasi Bambu" dengan menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar dunia.
"Peran ganda To Lam tidak akan mengubah kebijakan luar negeri Vietnam, meskipun ada kekhawatiran soal konsentrasi kekuasaan," kata Khang Vu, peneliti tamu di Boston College.
