Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata) David Febrian menyebut pernyataan belakangan ini ramai dan cenderung bernada provokatif dari sejumlah pengamat harus dilawan.
Ia menilai saat ini berkembang narasi yang dinilai tidak lagi hanya sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.
Menurutnya, pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara.
"Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik tapi itu provokasi yang berbahaya," kata David, Selasa (7/4).
Ia bahkan menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak tatanan demokrasi.
"Ini hanya ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi,” ujarnya.
Ketua Umum Pasbata menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.
"Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menilai serangan yang terus diarahkan kepada pemerintah, TNI, Polri, hingga Presiden menunjukkan pola yang tidak sporadis.
"Kita melihat ada pola. Serangan ini masif, berulang, dan terarah. Publik tidak boleh lengah membaca situasi ini," katanya.
Di tengah meningkatnya tensi global, ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh narasi yang memperkeruh keadaan. "Negara ini rumah kita bersama. Jangan biarkan kepentingan tertentu memecah belah kita dari dalam," tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan. "Kritik itu perlu, tapi harus bertanggung jawab. Jangan adu domba. Rakyat yang paling dirugikan," ujarnya.
Dalam konteks demokrasi, ia menegaskan bahwa ruang kompetisi terbuka dan sah.
"Kalau ingin berkuasa, tunggu momentum demokrasi di 2029 nanti. Buktikan kapasitas dan gagasan. Jangan merusak kepercayaan publik dengan cara-cara yang tidak bermartabat, ngebet banget pingin berkuasa," pungkasnya.
