Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.
Trenggono menjelaskan, saat ini pemerintah telah membangun 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang terbagi dalam dua tahap.
Hal tersebut disampaikan Trenggono usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
“Kita sudah bangun 100 titik, 65 tahap pertama dan 35 tahap kedua. Totalnya 100 dan diperkirakan akhir Mei selesai,” ujarnya.
Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.
Baca Juga
- Pemprov Riau Ajukan 29 Titik untuk Kampung Nelayan Merah Putih
- Menteri Trenggono Lapor Prabowo: Progres Kampung Nelayan Tahap I Capai 50%
- Budiman Sudjatmiko Lapor Prabowo, Akan Sinkronisasi MBG hingga Kampung Nelayan
“Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya. Itu yang kita bahas dengan Presiden,” kata Trenggono.
Langkah ini dinilai krusial agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.
Target 1.000 Kampung Nelayan Fokus Indonesia TimurUntuk tahap selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan tambahan pada 2026 yang akan dikerjakan secara paralel.
“Yang 1.000 berikutnya di tahun 2026 akan kita kerjakan paralel dan fokusnya ke Indonesia timur,” ujarnya.
Fokus kawasan timur dipilih untuk mendorong pemerataan pembangunan serta memaksimalkan potensi kelautan di wilayah tersebut.
Terkait rencana pengadaan kapal melalui kerja sama dengan pemerintah Inggris, Trenggono menyebut proyek tersebut masih dalam tahap awal dan membutuhkan waktu.
“Masalah pembiayaan masih dalam proses melalui Bappenas, nanti ke Kementerian Keuangan baru kemudian kita programkan,” jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah menganalisis kesiapan galangan kapal dalam negeri untuk mendukung proyek tersebut.
“Persiapan seperti galangan kapal di Indonesia yang sanggup itu sedang kita analisa bersama. Mudah-mudahan bisa cepat karena targetnya dua tahun harus sudah jadi,” kata Trenggono.
