Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto resmi mengakselerasi program renovasi rumah rakyat pada tahun 2026 dengan skala yang jauh lebih besar. Target yang dipasang melonjak tajam menjadi 400 ribu unit rumah bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.
Lonjakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah mendorong pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian layak, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari level paling dasar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa target program tahun ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45 ribu unit.
“Program renovasi rumah ini mengalami peningkatan signifikan. Dari 45 ribu unit tahun lalu, kini menjadi 400 ribu rumah yang sedang dipersiapkan,” ujar Maruarar dalam keterangannya.
Kenaikan hampir 10 kali lipat ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan melalui sektor perumahan. Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis keadilan sosial.
Berbasis Data BPS, Cegah Salah SasaranUntuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, pemerintah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data utama.
Pendekatan berbasis data ini menjadi kunci dalam menghindari kesalahan penyaluran yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam program bantuan sosial.
Program bedah rumah akan difokuskan pada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik, di mana bantuan sering kali tidak tepat sasaran.
“Harus ada aturan yang jelas agar yang menerima benar-benar masyarakat kurang mampu. Jangan sampai yang mampu justru mendapat bantuan,” tegas Maruarar.
Seluruh Wilayah Indonesia Dipastikan TersentuhSelain peningkatan jumlah unit, pemerintah juga memastikan pemerataan distribusi program. Jika pada tahun sebelumnya masih terdapat sekitar 220 kabupaten/kota yang belum tersentuh program bedah rumah, tahun ini seluruh wilayah Indonesia dipastikan mendapatkan alokasi.
Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menghapus ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama bagi daerah yang selama ini belum mendapatkan akses program perumahan layak.




