JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon.
"PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat 3 prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai, gugurnya tiga prajurit dalam misi perdamaian PBB tidak boleh dipandang sebagai insiden keamanan di wilayah konflik.
Baca juga: SBY Minta PBB dan UNIFIL Jelaskan Penyebab Tewasnya Prajurit TNI di Lebanon
Tegasnya, peristiwa tersebut harus dipandang serius sebagai persoalan yang menyentuh kredibilitas perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB.
"Termasuk tanggung jawab sistemik komunitas global dalam menjamin keselamatan pasukan yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Sukamta.
Komisi I DPR, kata Sukamta, akan mengawal pemerintah Indonesia yang mendesak PBB untuk menginvestigasi insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI di Lebanon.
Mengingat peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap prajurit TNI serta tata kelola keamanan internasional.
"Jika investigasi tidak menghasilkan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka preseden yang terbentuk akan melemahkan posisi pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik ke depan," ujar Sukamta.
Baca juga: SBY Minta PBB Tegas Hentikan Penugasan Prajurit UNIFIL di Lebanon
Selain investigasi, ia meminta pemerintah untuk mendorong evaluasi terhadap kepatuhan seluruh pihak dalam perlindungan pasukan perdamaian PBB.
Ketika pasukan perdamaian justru menjadi korban, ia melihat adanya persoalan keamanan di lapangan dan efektivitas mandat internasional.
"Pemerintah perlu menggunakan seluruh kanal diplomasi yang tersedia, baik melalui perwakilan tetap Indonesia di PBB, forum bilateral, maupun komunikasi intensif dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan, untuk memastikan investigasi berjalan independen, transparan, dan menghasilkan posisi resmi yang dapat diterima publik internasional," ujar Sukamta.
Baca juga: Prajurit TNI di Lebanon Berlindung di Bunker, Anggota DPR: Kesiapsiagaan yang Tak Bisa Ditawar
Di samping itu, ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi keamanan prajurit TNI yang bertugas sebagai United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
"Artinya memastikan agar prajurit Indonesia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian mendapat jaminan keamanan dan keselamatan secara maksimal," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
