Warta Ekonomi menyelenggarakan Seminar bertajuk Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal dan Moneter serta Dunia Usaha Menuju Indonesia 6%.
Seminar tersebut bertujuan untuk membahas kolaborasi antara kebijakan fiskal yang merupakan tugas Kementerian Keuangan RI, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, serta peran dunia usaha.
Dalam APBN 2026 proyeksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada kisaran 5,4 persen. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 4,7–5,5 persen pada 2025, meningkat menjadi 4,9–5,7 persen pada 2026.
CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, menegaskan penguatan sinergi fiskal, moneter, dan dunia usaha menjadi kunci utama. Selain itu, Dia menyebut sinergi lintas sektor juga perlu untuk mengurai hambatan (bottleneck) pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bagaimana supaya pertumbuhan kita bisa mencapai setidaknya 6%. walaupun di tengah berbagai gejolak, kita semua mestinya boleh berbangga tingkat pertumbuhan ekonomi kita mampu dikisaran 5%," kata Ihsan dalam sambutannya di Jakarta, Senin (7/4/2026).
Ihsan menyebutkan, sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi baik juga mendukung optimisme tersebut. S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia pada TW IV 2025 berada di level 51,2 pada Desember 2025, turun dari 53,3 pada November.
Dari sisi moneter, likuiditas sistem keuangan juga terjaga dengan baik, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang mencapai 11,4 persen secara tahunan pada Desember 2025. Kondisi ini diperkuat oleh kebijakan fiskal yang ekspansif serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.
"Namun, Kondisi tersebut belum mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi secara penuh karena masih terdapat berbagai hambatan struktural yang menahan laju ekspansi ekonomi nasional," imbuhnya.
Adanya hambatan kompleksitas perizinan, tumpang tindih regulasi, ketidakpastian tata ruang, keterbatasan infrastruktur dan energi, hingga tantangan dalam penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya ekonomi dan melambatnya realisasi investasi, khususnya di sektor-sektor produktif.
Tanpa upaya debottlenecking yang terarah dan terkoordinasi, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif berisiko tidak menghasilkan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi riil.
Untuk itu, pemerintah harus mendorong reformasi struktural melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan peran Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi hambatan lintas sektor.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa melalui bottleneck baik dari sisi regulasi maupun aktivitas bisnis, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dapat tercapai. Purbaya mengatakan perlunya perbaikan pada kendala kebijakan (policy) agar pelaku usaha lebih mudah menjalankan bisnis dan meningkatkan keuntungan.
"Kalau yang policy-nya nggak dibetulin, Anda jumpalitan setengah mati, hasilnya pasti minimum. Tapi yang di policy-nya dibetulin, harusnya kerjaan anda lebih gampang, tinggal pintar-pintar saja. Pintar dikit, untungnya banyak, pintar banyak, untungnya lebih banyak lagi, kira-kira gitu. Kita akan betulin dua-duanya, yang policy maupun yang kemudahan melakukan bisnis," kata Purbaya dalam pidato kuncinya.
Purbaya menjelaskan, strategi pembangunan pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengoptimalkan berbagai instrumen, mulai dari kebijakan fiskal, penguatan sektor keuangan, hingga perbaikan iklim investasi.
"Ini semua menjadi fondasi dasar dari program pembangunan Pak Presiden Prabowo. Apapun kebijakannya, pasti tarik ke sana. Kita usahakan seoptimal mungkin biar itu jalan. Gimana caranya? Ada fiskal, penjagaan fiskal, ada sektor keuangan, maupun perbaikan iklim investasi," terangnya.
Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan investasi dan bisnis, pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi hambatan lintas sektor di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Satgas ini bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari pelaku usaha, baik domestik maupun asing.
Hingga 6 April 2026, tercatat sebanyak 112 pengaduan telah diterima, dengan 52 di antaranya sudah dibahas dan ditindaklanjuti dalam sidang mingguan.
Purbaya mengatakan, keberadaan satgas ini mampu mempercepat penyelesaian proyek yang sebelumnya terhambat, seperti proyek Blok Masela. Ia menyebut, perizinan yang sempat tertunda selama bertahun-tahun dapat diselesaikan hanya dalam waktu singkat setelah dilaporkan ke satgas.
"Jadi saya bilang, nanti kalau minta izin segala macam, kasih aja ke small task force kita, nanti kita undang kementerian yang bereskan itu. Jadi one stop, betul-betul one stop service kita bereskan," ungkap Purbaya.
Selain Purbaya, hadir sebagai pembicara adalah Dhaha Praviandi Kuantan, Direktur Departemen Kebijakan
Makroprudensial Bank Indonesia; Kamrussamad, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter KADIN; dan Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Tak hanya itu, dalam diskusi yang dipandu oleh Eko Listiyanto, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini, juga dihadiri Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO); Dr. Anggawira, MM, MH? Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI); dan Jahja B. Soenarjo, Ketua Umum CEO Business Forum sebagai panelis seminar. Acara ini terselenggara berkat dukungan PT SCG Indonesia, Triputra Agro Persada, Bank Sinarmas, Bank Mandiri dan IFG.
