BEKASI, DISWAY.ID– Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersiap melakukan transformasi pola kerja birokrasi dengan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini direncanakan bergulir setiap hari Jumat, selaras dengan arahan dan kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam efisiensi energi serta pengendalian mobilitas di wilayah mitra Jakarta tersebut.
BACA JUGA:Sekda Uus Sebut Pegawai DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten Promosi
Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi, Bekasi berkomitmen melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pusat.
"Pemerintah daerah adalah bagian dari satu sistem pemerintahan. Ketika arah kebijakan nasional telah ditetapkan, maka sudah seharusnya kita menyesuaikan," ujar Tri Adhianto di Bekasi, Selasa (7/4/2026).
Meski sebagian ASN akan bekerja secara jarak jauh, Tri menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun.
Pemkot Bekasi telah menyiapkan skema kerja adaptif untuk memastikan transisi ini tidak menghambat kebutuhan masyarakat.
"Prioritas utama kami adalah memastikan produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik tetap optimal. Mekanisme pengawasan akan diperketat melalui sistem dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur," tambahnya.
BACA JUGA:Peran Penting 'The Doctor' Terkuak, Pemasok Dua Jaringan Besar Narkoba di Indonesia
Lebih jauh, kebijakan WFH ini dipandang sebagai katalisator percepatan digitalisasi di lingkungan Pemkot Bekasi. Pola kerja jarak jauh menuntut penguatan infrastruktur digital agar koordinasi antarinstansi tetap berjalan mulus.
Tri berharap kebijakan ini mampu melahirkan budaya kerja baru yang lebih disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Digitalisasi dinilai sebagai kunci untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan dapat diakses tanpa sekat ruang dan waktu.
"WFH harus menjadi dorongan untuk memperkuat sistem kerja berbasis digital. Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat dan transparan," pungkasnya.
