Pemerintah Didorong Gunakan Kanal Diplomasi Usai 3 Prajurit TNI Gugur

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendukung langkah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon. Sukamta menegaskan bahwa pemerintah perlu mendorong PBB agar meminta pertanggungjawaban nyata dari pihak Israel atas insiden yang menimpa pasukan perdamaian di bawah bendera UNIFIL tersebut.

“PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat tiga prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas,” ujar Sukamta di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.
 

Ketiga prajurit yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian tersebut adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon. Jenazah ketiganya telah dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 4 April lalu, di tengah kecaman keras terhadap eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yang menyasar pasukan perdamaian.

Sukamta menilai peristiwa ini bukan sekadar insiden keamanan biasa, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas perlindungan personel penjaga perdamaian dunia. Menurutnya, komunitas global memiliki tanggung jawab sistemik untuk menjamin keselamatan pasukan yang bekerja di bawah mandat internasional.

“Termasuk tanggung jawab sistemik komunitas global dalam menjamin keselamatan pasukan yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tuturnya.

Komisi I DPR memastikan mengawal langkah diplomasi pemerintah agar investigasi ini menghasilkan kejelasan faktual, bukan sekadar pernyataan diplomatik. Sukamta menekankan pentingnya posisi strategis Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan perdamaian terbesar di dunia dalam menuntut akuntabilitas tersebut.


Suasana haru menyelimuti Desa Deyangan, Mertoyudan, Magelang, saat jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Foto: Metro TV/Lorien Nurajay Oxa.

Selain mendesak tanggung jawab internasional, dia juga menyoroti pentingnya evaluasi internal terkait sistem perlindungan personel TNI di wilayah konflik aktif. Sukamta mencatat bahwa serangan terhadap pasukan UNIFIL terus berulang, bahkan menyebabkan beberapa prajurit TNI lainnya mengalami luka parah.

“Penting juga adanya evaluasi internal terhadap sistem perlindungan personel Indonesia di wilayah konflik aktif. Bukan dalam arti mengurangi komitmen Indonesia terhadap misi perdamaian dunia. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap penugasan memiliki pembaruan mitigasi risiko yang sesuai dengan eskalasi lapangan,” ungkap Sukamta.

Ia menambahkan, diplomasi Indonesia tidak boleh berhenti pada kecaman. Pemerintah diminta menggunakan seluruh kanal diplomasi, baik di perwakilan tetap PBB maupun forum bilateral, untuk memastikan perlindungan peacekeepers menjadi agenda konkret dalam pembahasan keamanan internasional ke depan.