JAKARTA, KOMPAS – Perang di Timur Tengah dan El Nino berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Namun, pemerintah menjamin stok pangan, pakan, dan pupuk aman. Di sisi lain, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan ketahanan stok pangan yang bersumber dari impor.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, ID Food, dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi itu digelar secara hibrida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengatakan, perang di Timur Tengah dan El Nino membuat tantangan ketahanan pangan pada 2026 semakin kompleks. Namun, pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan pakan nasional tetap aman.
Merujuk data Proyeksi Neraca Pangan hingga Mei 2026, neraca beras dan jagung pakan diperkirakan surplus, masing-masing 16,39 juta ton dan 4,3 juta ton. Surplus juga terjadi pada neraca gula konsumsi (630.000 ton), neraca daging ayam (837.000 ton), dan neraca telur ayam (432.000 ton).
Bahkan, Amran melanjutkan, per 7 April 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog mencapai 4,6 juta ton. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama 10-11 bulan ke depan.
“El Nino diperkirakan berlangsung selama enam bulan. Jadi dengan CBP sebesar itu, kebutuhan konsumsi beras nasional terjamin aman,” ujarnya.
Per 7 April 2026, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai 4,6 juta ton. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama 10-11 bulan ke depan.
Amran juga menyatakan, Kementan telah memiliki sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak El Nino. Beberapa di antaranya adalah mempercepat tanam padi, mengoptimalkan sumber-sumber air melalui optmalisasi, dan merehabilitasi irigasi.
Sementara Bapanas berupaya menjaga stabilitas stok dan harga pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa upayanya adalah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan, serta menyalurkan beras dan jagung pakan Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kami juga memberikan bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga berpenghasilan rendah dan memfasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah desifit,” kata Amran.
Dalam forum yang sama, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin stok pupuk nasional aman. Ketersediaan pupuk itu tidak terdampak pemblokiran Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menuturkan, Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan sekitar 30 persen pupuk dunia. Setiap bulan, sekitar 4 juta ton pupuk, termasuk urea dan sulfur, diperdagangkan melalui selat itu.
Dari total volume itu, sekitar 1,5 juta ton berupa pupuk urea, 1,5 juta ton sulfur, dan sisanya merupakan jenis pupuk lain. Lima negara berbasis pertanian, seperti Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat.
“Namun, ketersediaan pupuk Indonesia tidak terganggu karena produksi pupuk di dalam negeri cukup besar. Saat ini, stok pupuk nasional, baik subsidi maupun nonsubsidi, sebanyak 1,29 juta ton,” tuturnya.
Sebelumnya, Pupuk Indonesia juga menginformasikan masih ada sebagian bahan baku pupuk yang diimpor, terutama untuk memproduksi NPK. Namun, impor bahan baku pupuk tersebut tidak mengandalkan negara-negara di kawasan teluk.
NPK dibuat dari nitrogen, kalium, dan fosfor. Fosfor diimpor dari Afrika bagian utara, seperti Maroko dan Aljazair, sedangkan kalium dari Belarus, Rusia, dan Kanada.
Pupuk Indonesia juga tidak menaikkan harga pupuk nasional. Padahal harga berbagai jenis pupuk dunia telah melonjak hampir dua kali lipat.
Merujuk Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) yang dirilis Bank Dunia pada 2 April 2026, harga pupuk urea di tingkat internasional naik dari 472 dolar AS per ton pada Februari 2026 menjadi 725,6 dolar AS per ton pada Maret 2026. Dalam periode perbandingan yang sama, Indeks Harga Pupuk juga naik dari 143 menjadi 183.
Dalam rapat itu, Komisi IV DPR mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu menjamin ketahanan pangan nasional. Namun, beberapa anggota komisi mempertanyakan ketahanan stok pangan yang masih bergantung dari impor.
Anggota Komisi VI DPR Johan Rosihan mengatakan, banyak komoditas neraca pangan yang surplus. CBP juga sangat kuat. Namun, ingat, Indonesia juga masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan.
Setiap tahun, Indonesia mengimpor kedelai sekitar 2,5 juta ton dan daging sapi sekitar 30-40 persen dari total kebutuhan nasional. Selain itu, gandum juga masih 100 persen didatangkan dari negara lain, sedangkan susu selalu defisit rerata 3,4 juta ton per tahun.
“Mustahil jika perang di Timur Tengah tidak mengganggu pasokan pangan nasional yang masih bergantung pada impor.,” katanya.
Neraca pangan yang dipaparkan Bapanas belum mencerminkan skenario krisis. Padahal, angka ketergantungan impor sejumlah komoditas pangan Indonesa masih tinggi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga menilai neraca pangan yang dipaparkan Bapanas belum mencerminkan skenario krisis. Padahal, angka ketergantungan impor sejumlah komoditas pangan Indonesa masih tinggi.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah memiliki kepekaaan dan kewaspadaan terhadap krisis (sense of crisis). Pemerintah perlu membuat skenario krisis dan strategi mengatasinya mengingat perang di Timur Tengah belum diketahui kapan akan berakhir.
Ellen Esther Pelealu, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, mendorong pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan selain beras. Ini mengingat Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan, termasuk kedelai dan bawang putih.
Untuk kedelai, misalnya, pada 2024 dan 2025, Indonesia masih mengimpor komoditas itu masing-masing sebanyak 2,5 juta ton dan 2,062 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki target produksi kedelai di dalam negeri secara realistis untuk mengurangi ketergantungan impor.
“Kami juga berharap ada intervensi konkret dari pemerintah agar petani tertarik menanam kedelai. Upaya serupa juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih,” kata Ellen.
Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indeks Harga Pangan pada Maret 2026 sebesar 128,5 atau naik 2,4 persen secara bulanan. Kenaikan itu terjadi di semua indeks kelompok komoditas, seperti serealia, daging, susu, minyak nabati, dan gula.
Indeks Harga Serealia pada Maret 2026 sebesar 110,4 atau naik 1,5 persen secara bulanan. Kenaikan indeks itu mencerminkan harga yang lebih tinggi untuk semua sereal utama kecuali beras. Harga gandum internasional, misalnya, naik 4,3 persen secara bulanan.
Kenaikan harga gandum itu dipengaruhi oleh memburuknya kondisi tanaman di Amerika Serikat di tengah khekawatiran kekeringan. Selain itu, dipengaruhi pula oleh ekspektasi pengurangan penanaman gandum di Australia sebagai respons terhadap kenaikan harga pupuk akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dalam periode perbandingan yang sama, Indeks Harga Daging mencapai 127,7 atau naik 1 persen secara bulanan. Indeks Harga Susu juga naik 1,2 persen secara bulanan menjadi 120,9, sedangkan Indeks Harga Gula naik 7,2 persen secara bulanan menjadi 92,4.
Adapun Indeks Harga Minyak Nabati pada Maret 2026 sebesar 183,1 atau naik 5,1 persen secara bulanan. Kenaikan harga komoditas itu mencerminkan efek limpahan dari kenaikan tajam harga minyak mentah dunia.
