REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Implementasi Pendidikan Pancasila kembali diperkuat di tingkat satuan pendidikan seiring kebijakan menjadikannya mata pelajaran wajib nasional. Pemerintah menargetkan penggunaan buku teks utama sebagai instrumen standar untuk menyelaraskan materi, metode, dan pemahaman nilai kebangsaan di sekolah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar sosialisasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan optimalisasi pemanfaatan Buku Teks Utama (BTU) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini ditujukan bagi kepala sekolah dan guru Pendidikan Pancasila.
- Pemprov DKI Sosialisasikan Pembelajaran Pendidikan Pancasila, Perkuat Akses Buku Teks
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari jenjang dasar hingga menengah. Dalam implementasinya, BTU digunakan sebagai acuan materi yang disusun bersama BPIP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
BTU Pendidikan Pancasila dirancang untuk siswa dan guru, dengan fokus pada penguatan pemahaman nilai, sejarah perumusan, serta kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi ini juga mencakup pendekatan pembelajaran agar lebih kontekstual di kelas.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan substansi Pancasila sekaligus pemanfaatan buku teks secara optimal di satuan pendidikan.
“Penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Pancasila menjadi fokus utama, sekaligus optimalisasi pemanfaatan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila,” kata Yudian dalam sambutannya.
Dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan seluruh sekolah negeri di DKI Jakarta mulai menggunakan BTU Pendidikan Pancasila pada tahun ajaran 2026/2027. Selain itu, penguatan materi Pancasila juga akan diperluas ke guru lintas mata pelajaran.
Program lanjutan mencakup pengembangan kurikulum terintegrasi yang menggabungkan Pendidikan Pancasila, agama, dan bahasa Indonesia, khususnya di jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. Pemerintah juga menyiapkan forum diskusi pemikiran Pancasila, demokrasi, dan ekonomi Pancasila untuk tingkat sekolah menengah atas.
Untuk jangka menengah, pemanfaatan BTU ditargetkan meluas ke sekolah swasta dan internasional pada periode 2027–2028. Penguatan nilai Pancasila juga akan diperluas ke seluruh jenjang pendidikan, termasuk PAUD dan sekolah luar biasa.
Selain itu, pelembagaan nilai Pancasila direncanakan masuk dalam kegiatan organisasi siswa di sekolah sebagai bagian dari penguatan karakter.
Melalui langkah ini, pemerintah mendorong konsistensi pembelajaran Pancasila di sekolah sekaligus memperkuat internalisasi nilai kebangsaan di kalangan pelajar.
