Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengaku tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan pemerintah Iran untuk meloloskan dua kapal tanker Pertamina melewati Selat Hormuz.
Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, pihaknya hanya memantau perkembangan pembahasan tersebut tanpa ikut dalam proses teknis maupun diplomasi.
“Itu nanti silakan tanya sama tim yang lainnya saja,” ujarnya jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Sebagai jalur pelayaran vital dunia, Selat Hormuz memiliki peran penting dalam distribusi energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan produk turunannya.
Dony menegaskan bahwa peran Danantara dalam konteks ini lebih pada fungsi monitoring terhadap BUMN, bukan sebagai pelaksana negosiasi.
“Kalau saya enggak, kita cuma memonitor saja, tapi tidak terlibat langsung dalam prosesnya,” kata Dony.
Baca Juga
- 2 Kapal Tanker Pertamina Tertahan di Teluk Arab, Tunggu Selat Hormuz Aman
- Pemerintah Tempuh Diplomasi Keluarkan 2 Kapal Tanker Pertamina dari Selat Hormuz
- Perang Iran-Israel, 2 Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Area Teluk
Sebelumnya, Pertamina melaporkan dua kapal miliknya terjebak di dalam area Teluk Arab, yakni Pertamina Pride dengan Ship Management dari NYK dan kapal Gamsunoro yang saat ini dikelola oleh Synergy Ship Management.
Kapal Gamsunoro tepatnya tengah berada di Khor al Zubair, Irak, sementara kapal Pertamina Pride tengah melakukan proses loading di Ras Tanura, Provinsi Timur Arab Saudi.
Terkait hal ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi guna mendukung proses pelintasan kapal Pertamina yang berada di kawasan Teluk Persia agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses tersebut. Di samping itu, Kementerian ESDM juga tetap menjaga ketahanan pasokan energi nasional.
"Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah," ujar Anggia melalui keterangan resmi, Minggu (29/3/2026).
Untuk menjaga ketahanan pasokan BBM dalam negeri, Anggia mengatakan bahwa pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan selain Timur Tengah.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber impor minyak dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan dalam negeri.
